• Selasa, 18 Maret 2025

Pegiat Lingkungan Minta Kepala Daerah Bentuk Regulasi Pengelolaan Sanitasi

Rabu, 14 November 2018 - 16.30 WIB
54

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penggiat lingkungan sanitasi SNV Netherland Development Organisation bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) dan Mitra Bentala melalui program Voice For Change Partnership (V4CP) mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk peduli terhadap isu sanitasi dengan membentuk regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.

Direktur YWKS, Febrilia Ekawati mengatakan, persoalan sanitasi harus menjadi perhatian bagi pemerintah sebab sanitasi yang buruk atau buang air besar (BAB) sembarangan akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

Padahal, kata dia, pembangunan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah akan percuma jika sanitasinya tak mendukung bagi pembangunan tersebut. Dari itu ia menyayangkan jika Kepala Daerah tidak menganggap sanitasi menjadi persoalan yang serius.

Berita Terkait: Kondisi Sanitasi Buruk Ancam Keberlangsungan Hidup Masyarakat Lampung

"Karena isu sanitasi bukan hanya Gubernur, Wali Kota juga menganggap bukan isu yang 'seksi', tetapi lebih memprioritaskan pembangunan yang lain, padahal pembangunan sanitasi juga sangat penting. Kita tak ingin sampai ada kasus misalkan balita terkena diare karena kondisi sanitasi yang buruk. Apakah kita harus menemukan kasus seperti itu dulu ? Kan gak mungkin," ujar Febrilia saat konferensi pers di Cikwo Resto & Coffee Bandar Lampung, Rabu (14/11/2018).

Sejauh ini pihaknya telah mengadvokasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan banyak melahirkan produk regulasi yang mendorong peduli terhadap sanitasi sehingga menyadari betapa pentingnya sanitasi yang aman dan baik bagi masyarakat Pringsewu.

"Kita sedang berupaya agar Gubernur bisa mengeluarkan Pergub atau Perda yang mengatur tentang pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Sekarang seluruh masyarakat Pringsewu punya sanitasi dan sudah ada Perda yang mengaturnya. Sekarang kita harapkan daerah yang lain bisa mengikuti," katanya.

Di sisi lain Program Officer SNV Indonesia, Iffah Rachmi mengajak semua pihak berkolaborasi menciptakan sanitasi yang baik dan menjadikan semuanya sebagai tanggung jawab bersama.

"Ketika krisis sanitasi terjadi, tak hanya kita tapi orang sekitar kita pun akan berdampak pada generasi ke depannya. Kita melibatkan anak muda agar mengetahui dan bisa mengambil langkah untuk perbaikan kedepan," kata Iffah. (Erik)

Baca Juga: Bapenda Tulang Bawang Sweeping Pajak Reklame

Baca Juga: KPU Lampung Sasar Daerah Rawan Bencana dan Konflik

Editor :