Kupastuntas.co, Way Kanan -  Aksi larangan angkutan armada batubara bisa bebas melintas di Kabupaten Way Kanan bukan menjadi persoalan yang baru.

Di mana, di tahun–tahun sebelumnya, supir armada pengiriman batubara ke Jakarta atau provinsi Lampung dari kota Palembang, Sumatera Selatan, selalu menjadi korban dari aksi-aksi larangan angkutan batubara di beberapa kegiatan yang hanya sewaktu-waktu saja dilakukan massa di jalinsum Kampung Karang Umpu, Simpang Giham, SP3, atau perbatasan Way Kanan-Martapura.

Larangan dilakukan langsung di tengah jalan, warga meminta supir berhenti dan membawa kendaraannya parkir di rumah makan sekitar. Pelarangan pertama, melarang perusahaan mengizinkan armada dengan kapasitas mobil bermuatan batubara melebihi timbangan 25 ton.

Kedua, dilarang melintas karena akibat muatan melebihi tonase, jalan dan jembatan di Way Kanan yang menjadi jalur lintas penghubung utama Sumatera dan pulau Jawa tersebut terus-terusan alami kerusakan parah meskipun selalu mendapatkan perbaikan perawatan.

Rahman, salah seorang perwakilan supir batubara yang spontanitas kesal setelah dipaksa berhenti dan ditahan oleh puluhan warga Way Kanan di rumah makan jalan lintas sumatera, Simpang Giham , Way Kanan, pada Kamis (19/10/2018) malam, mengungkapkan rasa kekecewaanya atas penghentian itu.

Ia mengatakan, setidaknya hampir seribu orang, gabungan supir batubara khususnya di Sumatera siap bersatu memenangkan pasangan Presiden Jokowi -Ma’ruf Amin Pilpres 2019 jika konflik perseteruan yang tidak ada ujungnya ini diselesaikan secepatnya.

“Kami minta bapak Jokowi segera tindak tegas pejabat wilayah kementerian PUPR maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk melancarkan pengiriman batubara yang melintasi Jalintengsum Lampung tanpa halangan dengan memperbaiki kondisi jembatan atau jalan rusak,” harapnya, Minggu (21/10/2018) yang terkatung-katung di Way Kanan.

Penyetopan batubara itu juga dibenarkan Ferdi, salah seorang pengurus Ikatan Pengusaha Lampung (IPAL) yang mengaku bahwa angkutan mobil batubara pihaknya dihentikan karena jembatan Way Kanan penghubung jalan lintas Sumatera Selatan–Pulau Jawa rusak dan nyaris Jebol.

“Ya kami dua hari lalu telah memberikan perbaikan sementara di jembatan Way Kanan. Tapi karena pengusaha angkutan batubara ini sangat banyak dan berasal dari perusahaan yang berbeda. Maka kejadian penyetopan saat melintas di Way Kanan sengat renta dengan praktek pungli. Sebab, dugaannya kondisi jembatan rusak, dan alasan tonase muatan lebih memang jadi alasan paling mudah masyarakat Way Kanan bisa menghentikan kapan saja mobil batubara yang melintas wilayah jalinsum Way Kanan,” paparnya.

Tentu, lanjut dia, setelah itu kemungkinan akan ada mediasi, ketika massa telah berhasil menahan rombongan supir batubara dalam aksinya. Supir yang menelepon bosnya pasti menceritakan apa yang dialaminya. Tentu saja, tak jarang negosiasi jalan keluar agar supirnya bisa kembali menjadi obrolan pesan untuk pimpinan massa tersebut.

“Saya juga berharap konflik angkutan batubara di Way Kanan bisa diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Jangan sampai menjadi perang saudara antar kelompok antar pengusaha dan petugas keamanan dan hukum daerah setempat,” pungkasnya. (Indro)