Kupastuntas.co, Lampung Barat – Pembangunan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 masih tersendat. Akibatnya sejumlah pengerjaan terhenti. Pihak sekolah yang sedang membangun pun jadi terutang di toko material untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Hasil penelusuran Kupastuntas.co, Rabu (17/10/2018) di sejumlah SMA yang ada di Lampung Barat, pelaksanaan pembangunan terhenti tanpa ada aktivitas pekerja.

“Saat ini tukang tidak bekerja karena terkendala material dan upah. Kami segan sama pemilik toko tempat membeli material karena beberapa waktu lalu sudah mengambil tapi belum dibayar. Begitu juga dengan jasa pekerja, hampir dua minggu ini belum terbayarkan," kata salah satu Kepsek SMA di Lambar yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga: Pemkab Lampung Tengah Bantu Mobil Ambulans untuk Lapas

Dijelaskannya, sejauh ini dana yang bersumber dari DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung baru tersalurkan 20 persen. Sedangkan pengerjaan bangunan progresnya sudah mencapai 50 persen bahkan lebih.

“Dana baru turun termin pertama sebesar 20 persen, sedangkan pekerjaan sudah di atas 50 persen. Jadi kita sudah utang sana sini. Makanya terpaksa kita hentikan untuk sementara waktu. Padahal ini sudah pertengahan bulan 10 dan kita sama-sama tahu per 31 Desember dana sudah tidak bisa digunakan lagi karena memang ada tenggat waktu," jelasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan wali murid yang juga pengurus komite di salah satu SMA di Lambar. Pihaknya mengeluhkan keterlambatan penyaluran anggaran DAK oleh Disdikbud Provinsi Lampung.

“Kalau begini kami yang stres pak, dengan dana yang baru tersalur sebesar 20 persen. Sedangkan pekerjaan kami sudah mencapai progres 40 persen lebih. Belum lagi memikirkan utang di toko dan utang dengan pekerja," keluhnya.

Ia hanya berharap proses penyaluran dana kegiatan itu agar dipercepat dan tidak lamban prosesnya oleh pihak terkait.

“Saya selaku anggota komite yang dilibatkan dalam kegiatan ini meminta agar pihak tekait mempercepat proses penyaluran dana. Mengingat waktu sudah mendesak dan untuk bekerja maksimal saat ini tidak didukung oleh cuaca karena terkadang hujan turun setengah hari bahkan satu hari penuh," harapnya.

Terkait penyaluran DAK untuk pembangunan sarana prasarana di sekolah, pihak Disdikbud Provinsi Lampung belum dapat dikonfirmasi.

Baca Juga: Lampung Masuk Daerah Terbanyak Dikunjungi Peserta Asian Games

Namun lambannya penyaluran DAK tingkat SMA membuat anggota DPRD Lambar, Suryadi angkat bicara. Politisi Gerindra ini tersendatnya penyaluran DAK di Disdikbud Provinsi jelas berakibat pada terhentinya aktivitas pekerja dalam pembangunan. Menurutnya, jika masalahnya ada di Disdikbud Provinsi, maka kemungkinan bukan hanya Lambar yang mengalami hal tersebut, tetapi juga kabupaten/kota lainnya.

“Tidak menutup kemungkinan persoalan serupa tidak hanya terjadi di kabupaten Lambar. Mengingat seluruh pendidikan tingkat SMA bernaung pada kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung," kata Suryadi.

Suryadi berharap Disdikbud Lampung, fasilitator atau konsultan untuk dapat bekerja ekstra, sehingga kegiatan tidak tersendat dan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

“Kalau begini kan kasihan dengan pihak sekolah dan komite, mereka sampai harus memikul beban utang di toko material dan pekerja. Sedangkan pihak dinas selalu menekankan agar sekolah memaksimalkan pekerjaan agar cepat selesai dan berkualitas," tandasnya. (Iwan/Satoris)