Kupastuntas.co, Pesisir Barat – Menyikapi hewan ternak yang masih banyak diliarkan oleh pemilik, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, kerugian kesehatan, kerugian lingkungan hidup,  keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tengah menyiapkan program unggulan. Jumat (12/10/2018)

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Syaikhul Anwar di ruang kerjanya kemarin (Kamis 11/10/2018).

Dikatakan Syaikhul, bahwa pemerintah telah menyiapkan program unggulan bupati yaitu desa zero ternak liar yang efektif akan berjalan tahun 2019.

Dijelaskan Syaikhul, mengenai perda ternak yang telah disahkan oleh DPRD kabupaten Pesibar tahun 2017, maka pemkab melalui dinas terkait akan menjalankan program tersebut.

"Programnya adalah desa zero ternak liar, akan efektif mulai tahun 2019 nanti. Saat ini perbupnya sedang diproses, mudah-mudahan desember sudah selesai" ungkap Syaikhul.

Ditambahkannya, dalam menjalankan program tersebut, leading sektornya adalah kepala desa (peratin), serta melibatkan seluruh aparat pekon termasuk linmas.

"Leading sektornya adalah peratin, kemudian jajarannya seperti pemangku bertanggung jawab atas ternak liar itu" imbuhnya.

Lebih lanjut, dipaparkan Syaikhul kepala desa (peratin) akan SK kan sebagai ketua, jadi seluruh peratin bertanggung jawab penuh atas ternak liar tersebut.

"Apabila ditemukan hewan ternak yang masih diliarkan, maka peratin dapat diproses sebagai pelaku kejahatan pembiaran atau pun pelaku pelanggaran perda ternak itu sendiri" tegasnya.

Teknis pelaksanaan program unggulan ini, lanjut Syaikhul, disusun sesuai dengan amanat undang-undang ternak liar.

"Program ini tidak bisa ditawar-tawar, karena sudah menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi Pesibar. Dimana dampaknya adalah merusak pada pertanian dan perkebunan," pungkas Syaikhul. (Nova)