Kupastuntas.co, Lampung Utara - Untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menerapkan program monitoring pada warga yang berada di luar daerah.

Plt Kepala Disnakertrans Lampura, Mikael Saragih mengatakan, salah satu upaya pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat adalah dengan memberikan peluang untuk mengais rezeki bagi masyarakat di daerah lain dengan memberikan perizinan kemudahan dan pemantauan secara berkala.

"Salah satunya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program kemudahan izin keluar daerah, dan dalam pantauan pihak dinas terkait, lebih khusus bagi yang ikut dalam program transmigrasi, karena mereka mempunyai batasan waktu hingga 5 tahun dan itu dalam pengawasan kita," kata Mikael Saragih, di kantornya, Rabu (03/10/2018).

Baca Juga: Kasus Korupsi Gedung Islamic Center Lamtim, Polda Tetapkan Empat Tersangka

Pemantauan dilakukan selama dua hingga tiga tahun. Kemudian, apabila ditemukan kondisinya masih belum ada peningkatan maka akan ditarik kembali ke daerah asal (Lampung Utara). Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang hendak ke luar daerah bisa melalui jalur resmi. Hal itu guna pengawasan terhadap masyarakat itu sendiri ketika berada di daerah lain.

"Dengan adanya pemberangkatan masyarakat dari jalur resmi ini, kita seperti melahirkan bayi kembali, karena kita harus selalu melakukan pengawasan. Jika tidak melalui jalur resmi dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi berbeda di daerah tempat tinggalnya yang baru," ungkap M Saragih.

Dijelaskannya, untuk jumlah warga Lampura yang ikut serta dalam program transmigrasi sejak tahun 2013 lalu, dari 10 KK, sebanyak 33 jiwa ke Sulawesi Tengah, Buol.

Di Tahun 2015, ada 10 KK, dan berjumlah 42 jiwa ke Sulawesi Tenggara, Konawe Utara, dan Padalere Utama. Kemudian di Tahun 2016 ada 10 KK, dan berjumlah 44 jiwa ke Kalimantan Barat, Kayang Utara, Simpang Tiga.

Baca Juga: Empat Anggotanya Terjaring OTT, Kapolres Lambar Irit Bicara

"Yang sudah dimonitor, di Buol sebanyak 2 kali yang dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 lalu. Kemudian, di Konawe Utara baru 1 kali dilakukan monitoring pada tahun 2016," jelas M Saragih.

Ditambahkan Dermina Naibaho, Kabid Transmigrasi, beberapa hari lalu pihaknya juga telah menghubungi para keluarga transmigran yang ada di Buol, Sulawesi Tengah, karena khawatir daerah itu juga mengalami dampak dari bencana alam yang terjadi di Palu dan Donggala.

"Setelah memastikan mereka baik-baik dan tidak kena dampak bencana alam itu kita bersyukur," ujar Dermina Naibaho.

Baca Juga: Dituding Ingkar, Warga Waylubuk Kalianda Mengeluruk ke Kantor Kelurahan untuk Menagih Janji PT PP

Plt Kepala Disnakertrans Lampura, Mikael Saragih juga mengungkapkan bahwa warga setempat yang saat ini statusnya tercatat di Disnakertrans Lampura sebagai tenaga kerja sebanyak 8.962 orang dari 128 perusahaan. Dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 6.597 orang, tenaga kerja perempuan 2.365 orang.

Sedangkan untuk jumlah pencari kerja, pada tahun 2017 berjumlah 4.509 orang, dengan pembagian laki-laki 2.383 orang, perempuan sebanyak 2.126 orang, yang kebanyakan bekerja di pulau jawa.

"Seperti di wilayah Tanggerang dan Jakarta," kata dia.

Sementara, untuk data pencari kerja di tahun 2018 perbulan September lalu sudah mengalami peningkatan, karena jumlahnya sudah 4.378 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.250 orang, perempuan ada 2.128 orang, jelas Mikael Saragih. (Sarnubi)