Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan aset pemerintah dan perusahaan daerah dinilai Badan Anggaran (Banang) belum optimal. Selain itu Banang juga menyorot rendahnya ketaatan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Permasalahan pendapatan asli Daerah tersebut disampaikan Anggota Banang DPRD Lambar Ismun Zani, saat paripurna penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Barat rabu (26/9/2018) di ruang sidang Makhgasana DPRD Lampung Barat.

Politisi asal partai Golkar dalam sambutan juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mencari terobosan terobosan kegiatan yang baru dan tidak monoton semata - mata dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Baca Juga: DPRD Pekalongan Tertarik Pengelolaan Wisata di Pesawaran

Terpisah, Anggota Banang DPRD Lampung Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Herwan saat diminta tanggapannya tentang belum optimal PAD yang bersumber dari pemanfaatan aset pemerintah dan prusahaan daerah serta rendahnya ketaatan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, Herwan mengatakan pihak terkait baik perusahaan daerah maupun satuan kerja terkait harus segera mencari solusi dalam mengurus serta memanajemen supaya PAD meningkat.

"Berbicara tentang PAD dari tahun ke tahun seperti ini tidak ada perubahan dan tidak mengalami peningkatan, perusahaan daerah dan SKPD terkait harus bisa mengambil langkah evaluasi dan pembenahan karena semua ini menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak," ujar Herwan kritis.

Anggota DPRD Lampung Barat Harun Roni, saat diminta tanggapannya tentang PAD Kabupaten Lampung barat mengatakan perusahaan daerah yang menggunakan modal dari pemerintah harus konsekuen dan konsisten karena yang dijalankan itu uang rakyat.

Baca Juga: Lelang Jabatan Final, Herman HN Pastikan Tak Ada Pejabat Impor

"Pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengucurkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit kepada perusahaan daerah namun sampai saat ini kontribusi terhadap PAD belum jelas apakah untung atau rugi, konsistensinya perusahaan daerah harus ada kontribusi berupa PAD dan bertanggung jawab terhadap uang rakyat itu," ujar Harun Roni.

Terkait dengan rendahnya ketaatan rakyat untuk membayar pajak OPD terkait harus segera mengevaluasi sistem penetapan harga pajak disesuaikan dengan NJOP.

Baca Juga: Plt Bupati Lamsel Tekankan 9 Poin Kebijakan

"Temuan kami di lapangan harga pajak di Kabupaten Lampung Barat ini masih acak-acakan dan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi objek pajak, contoh adanya harga pajak ditempat yang susah dijangkau lebih mahal dibandingkan dengan harga pajak ditempat yang dikategorikan ramai atau kota, persoalan ini memunculkan cemburu sosial antar masyarakat wajib pajak," katanya.

Begitu juga tentang PAD yang bersumber dari pemanfaatan aset pemerintah, jika dibahas lagi-lagi akan muncul persoalan harga karena banyak ditemukan harga penggunaan aset pemerintah yang tidak sesuai bahkan akan ditemukan lebih mahal sewa sound system kepada pihak ketiga dibandingkan harga tempat kegiatan seperti gedung atau penginapan, jelas wakil rakyat asal partai Gerindra ini. (Satoris/Iwan)