Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Amerika Serikat mengecam perlakuan pemerintah China terhadap warga muslim Uighur. Kecaman ini disampaikan di tengah ketegangan antara kedua negara besar tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Mike Pompeo angkat bicara setelah laporan PBB memaparkan tentang pengasingan massal warga Uighur dengan dalih mencegah ekstremisme di wilayah Xinjiang barat, di mana kelompok minoritas itu terkonsentrasi.

"Ratusan ribu dan kemungkinan jutaan warga Uighur ditahan paksa dalam apa yang disebut kamp pendidikan ulang di mana mereka dipaksa untuk bertahan dengan indoktrinasi politik yang berat dan pelanggaran berat lainnya," ujar Pompeo dalam pidato mengenai kondisi kebebasan beragama di seluruh dunia, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/9/2018).

"Keyakinan agama mereka dihancurkan," imbuhnya.

Bulan lalu, dalam surat untuk Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin, para anggota Kongres dari partai Republik dan Demokrat menyerukan sanksi-sanksi bagi para pejabat China yang terlibat dalam pengasingan Uighur. Namun dalam pidatonya pada Jumat (21/9), Pompeo tidak menyebutkan apakah pemerintah AS akan menerapkan sanksi-sanksi.

Pompeo juga menyampaikan keprihatinan akan nasib warga Kristen di China, yang menurutnya telah menjadi target operasi pemerintah. Pemerintah China, menurut Pompeo telah "menutup gereja-gereja, membakar Alkitab dan memerintahkan para penganut Kristen untuk menandatangani berkas-berkas yang mengingkari keyakinan mereka.

Sebelumnya pada awal pekan ini, Pompeo menyebut China sebagai ancaman lebih besar bagi AS dibandingkan Rusia, dengan menyebut Beijing sebagai "pemerintahan yang tidak transparan."

"China memperlakukan kekayaan intelektual kita dengan buruk, memperlakukan minoritas agamanya secara mengerikan," cetus Pompeo kepada media Fox News.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunyin telah membantah laporan PBB mengenai pengasingan warga Uighur, yang menurutnya "dibuat berdasarkan apa yang disebut informasi yang belum diverifikasi dan tidak memiliki basis faktual."

Ditegaskan Hua, pemerintah China tengah melakukan apa yang diperlukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme di perbatasan baratnya. (Detik)