Jokowi Mau Angkat Honorer Jadi PNS, Apa Benar?
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hampir berjalan sekitar dua jam lebih, rapat internal beberapa menteri kabinet kerja memutuskan akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut kepastian tenaga honorer di pemerintahan.
Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mengatakan PP yang akan diterbitkan berkaitan dengan masa depan tenaga honorer.
"Nanti akan keluar Menteri PANRB sama Kepala BKN, Pak Moeldoko (untuk menjelaskan)," kata Yasonna di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Penerbitan PP itu dikabarkan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Namun, Yasonna enggan menjelaskan lebih jauh lantaran pihak Kantor Staf Presiden, Kementerian PANRB, dan BKN akan menjelaskan terkait hal itu.
Baca Juga: Ini Nih! Ekspresi Sumringah Pemilik iPhone XS Max Pertama di Dunia
"Iya (PP), nanti akan diumumkan, nanti akan ada kabar baik," jelas dia.
Senada dengan Yasonna, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun enggan menjelaskan hasil rapat internal dengan Presiden Jokowi. Dia juga menyebut penjelasan akan disampaikan oleh Menteri PAN RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
"Nanti saja sama Pak Menteri PAN RB," singkat dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini memanggil beberapa menteri kabinet kerja ke Komplek Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Berdasarkan informasi yang beredar para pejabat tersebut akan membahas mengenai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan nasib para tenaga honorer.
Adapun, pada siang ini akan dilaksanakan konfrensi pers di Kantor Stap Presiden (KSP). Acara tersebut akan dilakukan setelah adanya rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Acara konfrensi pers itu juga dijadwalkan pada pukul 13.30-14.00 WIB dengan pembahasan masalah Tenaga Pegawai Honorer dan CPNS 2018. (Dtk)
Berita Lainnya
-
MK Tolak Uji Materi Penyediaan Kotak Kosong di Pilkada Seluruh Daerah
Sabtu, 16 November 2024 -
Kemendagri Resmi Larang Kepala Daerah Sebar Bansos Jelang Pilkada
Kamis, 14 November 2024 -
Indonesia Peringkat Kedua Kasus TBC Terbanyak, Capai 1 Juta Lebih
Selasa, 12 November 2024 -
Pemerintah Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Mundur dari Jadwal
Senin, 11 November 2024