Kupastuntas.co, Way Kanan - Saat ini beberapa program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus memberikan kontribusi dalam kemajuan kesejahteraan rakyat di desa wilayah Kabupaten Way Kanan.

Adapun program-program itu di antaranya yakni, Dana Desa oleh kementerian desa Indonesia sejak 2015 hingga 2018. Besaran kucuran dana desa bersumber APBN itu setiap tahunnya diperkirakan sudah mencapai ratusan miliar bahkan triliunan kepada pemerintah desa di seluruh daerah Indonesia sangat signifikan membantu kemajuan daerah tertinggal. Selanjutnya, program bantuan stimulan perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, maupun bantuan BSPS dari Pemerintah daerah Kabupaten dan program BSPS Provinsi Lampung sendiri lebih diminati warga desa.

Ada juga program Kementerian Sosial bantuan dana program keluarga harapan (PKH) serta program Pemerintah lainya yang menyentuh masyarakat langsung seperti program Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan serta upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat langsung melalui Program Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini.

Namun, dari beberapa program tersebut, masih banyak warga desa yang belum secara merata mendapatkan hak yang sama dari Pemerintah melalui tim pelaksana dan pengawas penyaluran. Diduga, kebijakan data penerima usulan BSPS Kementerian PUPR sendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh perangkat desa atau pemerintah daerah dalam evaluasi perbaruan data kondisi warga desa antara layak dan tidak lagi menjadi calon peserta usulan penerima yang telah menumpuk hingga kini belum ada penuntasan yang dimiliki Kementerian PUPR sendiri menjadi banyak rakyat kecewa.

Bahkan, di Way Kanan data 2005 silam tercatat sebanyak 8000 KK membutuhkan penyaluran program BPSP baik Kementerian PUPR, maupun melalui program BSPS Pemda Way Kanan dan program lainya yang ditangani BSPS Provinsi Lampung.

Husen, misalnya, salah seorang warga Negara Batin, Way Kanan menilai bahwa perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah mengenai kemajuan rakyat desa melalui program kerja yang sejauh ini menjadi harapan warga desa di tempat tinggalnya.

Di mana, Pemerintah Pusat, Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten hingga Kampung bisa lebih elegan dalam mengelola anggaran bantuan ini supaya benar-benar sesuai kondisi kebutuhan warga yang telah puluhan tahun belum menerima program tersebut

"Seperti dana desa sudah tiga tahun dikelola namun Badan Usaha Milik Kampung belum berjalan. Sehingga warga tidak bisa memanfaatkan dana desa sebagai pertumbuhan ekonomi keluarga yang secara bertahap terus tumbuh menuju kemandirian. Hal ini karena tidak ada program jangka menengah 6 tahun masa kerja Kepala kampung manfaatkan dana desa untuk menghidupkan BUMKAM," tegas Husen, saat menanggapi soal program pemerintah kepada rakyat desa sejauh ini, Senin (10/9/2018).

Ia berharap, usulan data penerima bantuan setiap tahun memang perlu peninjauan dan sekala prioritas dari berbagai daerah. Ini agar secara bergiliran dan melalui berbagai program BSPS dan program sosial dan program kerja pertumbuhan ekonomi rakyat terus bisa menjadi perkembangan produktif dari keberhasilan program kerja yang di lakukan. Jika tidak, tambah dia lagi, pemerintah bisa mengevaluasi program kerja dan mencari solusi memenuhi kekurangan setiap daerah yang kondisinya berada di setiap wilayah Indonesia. "Dengan tidak kaku atas penentuan data yang menjadi pedoman untuk penyaluran dana program kerja Pemerintah juga bisa terus melihat perkembangan dari setiap persoalan di daerah saat ini. Jika butuh puluhan tahun untuk pemerataan penyaluran program kerja harusnya pejabat pemerintahan punya inovasi untuk mencari waktu jangka pendek masa kerja memanfaatkan uang negara dengan tujuan yang sama menyejahterakan rakyat hingga warga tumbuh mandiri,” pungkasnya. (Indro)