Kupastuntas.co, Tulangbawang - Masih terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di PDAM Tulangbawang.  Anggota DPRD Tulangbawang dari Komisi ll menyarankan harus di lakukan audit terlebih dahulu.

Hal itu diungkapkan Novi Marzani selaku Wakil ketua Komisi ll DPRD setempat. Dirinya mengatakan, dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di PDAM Tulangbawang ini.  Tentunya patut dicurigai mengenai manajemen dan keuangan selama ini.

"kalau menurut saya harus di audit dulu terkait keuangan di PDAM Tulangbawang ini. Mulai dari tahun 2013 hingga sekarang.  Pasalnya,  terlalu banyak permasalah-permasalahan yang ada.  Berapa uang yang masuk? Begitu juga uang yang keluar jadi biar jelas," kata Novi kepada kupastuntas.co, Rabu (05/09/18).

Apalagi terdengar  kabar bahwa Direktur PDAM yang sekarang akan mengundurkan diri. Ia mengatakan jangan sampai hal ini terkesan Direktur PDAM lepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada.

"Kabarnya pak Donal ini sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati, kalau begini kan terkesan Dia mau lepas dari tanggung jawab, kalau mau mengundurkan diri sah-sah saja, tinggal nanti mencari pengganti yang baru yang memang berkompetensi di bidang tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Wakapolda Lampung Ultimatum Kabid Humasnya

Tetapi, lanjut Novi, sebelum adanya pergantian harus di lakukan audit terlebih dahulu dari tahun 2013 mulai dari jaman Direktur yang lama hingga sekarang. Karena menurutnya apa yang terjadi di PDAM Tuba ini memang harus jadi perhatian penting.

"Saya juga berharap kepada Pemerintah Daerah ke depan, semua instalasi dan saluran air yang ada di wilayah Tulangbawang harus segera diperbaiki.  Karena kalau dibiarkan begitu saja, maka lambat laun akan lebih parah,  apalagi ini saya mendapat informasi bahwa jumlah konsumen semakin hari semakin berkurang yang tadinya jumlahnya 1.500 konsumen berkurang menjadi 886 konsumen saja, kalau begini kan jelas, apa permasalahannya, " tukasnya

Apalagi menurutnya hal itu diperparah antara pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang. Pengeluaran perbulan mencapai Rp 90 juta, sedangkan pemasukan hanya rata-rata 26 juta saja.

"Masa mau disubsidi terus sama Pemerintah Daerah, kapan mandirinya.  Kalau bisa kan harapan kita malah dapat menyumbangkan PAD nya ke Pemerintah. Hal ini kembali lagi ke manajemen yang ada,"sesalnya

Ke depan, Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap tegas agar permasalahan tidak berlarut-larut.

“Secepatnya harus ditangani, termasuk gaji karyawan yang belum terbayar. Serta pengelolaan air yang sesuai standar agar konsumen dapat nyaman mendapatkan air yang baik. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik," tandasnya. (Edwin)