SPRI Sebut Pemerintahan Jokowi Bohong Soal Angka Kemiskinan di Indonesia

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ratusan orang berpakaian merah berkumpul di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Rabu (29/8/2018) untuk menggelar aksi mimbar bebas. Mereka berasal dari Ormas Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Satu per satu anggota SPRI bergantian menaiki bak mobil pick up untuk berorasi. Mereka menyatakan bahwa data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan per Maret 2018, yaitu 25,95 juta orang atau turun 9,82%, hanyalah isapan jempol.
"Pernyataan ini jelas menyesatkan. Nyatanya jumlah orang miskin tidak mengalami penurunan. Pemerintah mengklaim bahwa penurunan ini karena efektifnya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Ini akal-akalan," Ungkap Ketua DPW SPRI Lampung, Badri.
Ia menyampaikan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp. 401.220 per kapita tidak masuk akal. Untuk makan saja tidak cukup, apalagi kebutuhan lain. Pemerintah telah memanipulasi garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sangat jauh dari standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu 2 Dolar AS per hari.
"Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal. Kita tidak bicara tentang pilpres, ini tentang kemiskinan kita," Kata Badri dalam orasinya.
Salah seorang peserta aksi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah saat ini yang tidak berpihak pada rakyat miskin.
"Kita susah ya tetap susah. Tidak ada yang namanya penurunan angka orang miskin, bohong itu," ujarnya.
Mereka juga berharap, siapapun pemimpinnya ke depan harus berpihak pada rakyat miskin. (Farhan)
Berita Lainnya
-
Waspada! Mudik Lebaran Rawan Kejahatan, Kecelakaan Hingga Calo Tiket
Senin, 17 Maret 2025 -
Spirit of Generosity: Fashion Show Busana Muslim Semarakkan Ramadan di Universitas Teknokrat Indonesia
Minggu, 16 Maret 2025 -
Wali Kota Bandar Lampung Bersama Kapolresta dan Dandim Bagikan 6.000 Paket Takjil untuk Warga
Minggu, 16 Maret 2025 -
Songsong HUT ke-61 Provinsi Lampung, Kadin: Pembangunan Berkelanjutan dan Kepastian Hukum Jadi Kunci Kemajuan
Minggu, 16 Maret 2025