Korban Gempa Lombok Keluhkan Pembagian Bantuan yang Tidak Merata
Kupastuntas.co, Bandarlampung – Warga korban gempa Lombok mengeluhkan bantuan logistik yang banyak tertimbun di pemerintahan daerah perwakilan desa serta pembagiannya yang tidak merata. Keluhan ini diungkapan oleh warga yang mengungsi ke sekitar daerah perbukitan.
"Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bantuan itu ada masuk ke desa, disaksikan juga sama Pak Bupati Lombok Barat, itu dua pekan yang lalu, sejak gempa 7 SR, tapi sampai sekarang belum juga sampai ke kita," kata Bahrain Arhap Hidayat yang dikutip dari CNN pada Sabtu (25/8/2018).
Hal senada juga dikeluhkan Nursa'ad, warga yang membuka jasa penginapan untuk pendaki Gunung Rinjani juga mengeluhkan hal serupa. Selain mengaku melihat bantuan menumpuk, ia juga mengomentari penyaluran bantuan yang tidak merata.
"Sebenarnya bantuan itu ada, tapi yang kita terima cuma tiga mi instan dan dua gelas beras, itu pun dapat dua pekan yang lalu," ungkapnya kepada Antara.
Keluhan serupa juga diungkapkan oleh seorang relawan di Dusun Ceking, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Utara. Sejak gempa akhir Juli hingga pertengahan Agustus lalu, ia mengaku di daerahanya belum mendapatkan bantuan dan penanganan dari pemerintah.
"Apalagi pascagempa Minggu (19/8/2018) kemarin, semakin banyak yang roboh. Belum ada bantuan, parah," ucapnya.
Untuk itu, warga meminta pemerintah kembali memantau bantuan yang telah disalurkan ke desa dengan mengandalkan peran dan fungsi tiga pilar, kades, babinsa, dan bhabinkamtibmas yang dirasa belum maksimal. (Rls)
Berita Lainnya
-
Gubernur Lampung: 27 Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas Akan Tumbuh Lebih Cepat
Kamis, 26 Maret 2026 -
Kundapil di Bandar Lampung dan Lamsel, Sudin Ingatkan Warga Lampung Waspadai Ancaman Sosial Modern
Kamis, 26 Maret 2026 -
Dirbinmas Polda Lampung Dorong Peningkatan Kapasitas Bhabinkamtibmas, Perkuat Profesionalisme di Era Digital
Kamis, 26 Maret 2026 -
Sudin Tekankan Transformasi Digital Polri, Bhabinkamtibmas Lampung Dibekali AI dan Uji Langsung Respons Masyarakat
Kamis, 26 Maret 2026








