88 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di pemerintah Kabupaten Lampung Barat ikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang digelar oleh Badan Kepagawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, di ruang rapat Kagungan, Kamis (26/07). Foto : Iwan/Kupastuntas.co Kupastuntas.co, Lampung Barat - Sebanyak 88 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di pemerintah Kabupaten Lampung Barat ikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang digelar oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, di ruang rapat Kagungan, Kamis (26/07). Uji kompetensi 88 orang Pejabat pemkab yang terdiri dari 30 eselon IIb dan 58 orang eselon III tersebut dihadiri Bupati Parosil Mabsus, Setdakab Lambar, Akmal Abdul Nasir, Ketua Tim Evaluasi Dan Uji Kompetensi, Havazo Fian Serta Para Anggota, Abadi, Boediono dan Bovie Kawulusan dan Tim Assesor, Lukmansyah Dan M. Abeto dan Peserta Uji Kompetensi. BACA: Pasca Putusan Mustafa Pemprov Minta Pemkab Lamteng Inisiatif Ambil Salinan Putusan di Pengadilan BACA: Puluhan Juru Mudi Angkutan di Lamsel Ikuti Penilaian Supir Teladan 2018 "ASN merupakan salah satu profesi yang harus profesional yang memiliki kode etik dan kode perilaku terhadap pelayanan publik. Sehingga kompetensi yang dimiliki harus sesuai tugas kualifikasi, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan masing-masing," Kata Parosil dalam sambutannya. Selain itu kata Parosil, dalam mewujudkan Visi Lambar hebat beserta Tujuh program prioritas sangat ditentukan oleh kualitas ASN khususnya para pejabat pimpinan pratama dan pejabat administrator yang ada. Sehingga dirinya meminta kepada tim agar diujikan tentang pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menjabarkan visi misi Lambar hebat dan sejahtera melalui 5 misi dan 7 program prioritas dan 3 program unggulan. BACA: Pasca Penertiban Pasar Griya, Pemkot Lakukan Pemagaran BACA: APDESI Way Kanan Ikuti Bimtek Kewenangan dan Arah Kebijakan Kakam di Yogyakarta "Saya tidak mungkin mampu mewujudkan visi dan misi itu sendiri, sehingga perlu adanya kemampuan Kepala OPD sebagai panglima dalam menjabarkan program-program itu menjadi nyata. Oleh karena itu, gagasan saya kedepan setiap OPD wajib melakukan inovasi dalam delapan area reformasi birokrasi, minimal dua inovasi dalam setiap tahunnya," Tegas Pakcik, sapaan akrap Parosil Mabsus. (Iwan)