Kupastuntas.co, Lampung Utara - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara sesalkan tidak hadirnya pimpinan OPD dalam rapat dengar pendapat (hearing) terkait keterlambatan dana pelunasan proyek. Sebagaimana dikatakan Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara Joni Saputra, pada rapat dengar pendapat dengan para kontraktor, BPKA dan Dinas PUPR, agar semua persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus didahulukan. Terlebih jika memang pekerjaan yang dimenangkan para kontraktor sudah teken kontrak, artinya sudah dimenangkan melalui mekanisme tender. BACA : Pansus Tindak Pidana Pilkada Siap Beri Perlindungan Hukum Bagi Pelapor BACA : Tak Terima Putusan KPU, SAMNI Berencana Gugat ke MK BACA : Tak Disangka, Pelaku Pembacok Budiman Adalah Orang Dekatnya "Mereka teken kontrak sudah dari bulan Mei, jadi kapan lagi mereka akan bekerja. Kalau pencairan uang muka belum juga dilakukan. Sudahlah kita lupakan semua persoalan politik yang sudah terjadi. Kini, mari kita bersama-sama melaksanakan pembangunan demi masyarakat Lampung Utara," kata Joni Saputra. Hal senada diungkapkan Asnawi, Anggota fraksi PAN Lampura ini lebih menyoroti soal tidak hadirnya masing-masing pimpinan DPKAD dan DPUPR. "Kalau pimpinan satker tidak hadir maka tidak ada keputusan final yang dapat kita ambil. Karenanya, ke depan undangan DPRD dapat dipenuhi oleh pimpinan Satker. Jangan membuat marwah DPRD menjadi turun," tegasnya. BACA : Hore! Bupati Agung Usulkan Program Kuliah Gratis Untuk Anak Berprestasi BACA : Ketua AMPG Bandar Lampung Dipolisikan Terkait Pelecehan Atribut Pakaian Adat BACA : BKPPD Lamtim Pastikan Info Penerimaan CPNS Hoax Sementara Romli menambahkan, bukan hanya persoalan proyek 2018 baik yang bersumber dari DAK, atau DAU. Tapi proyek 2017 yang belum juga terbayarkan harus juga diperhatikan. ”Kan kasihan, mereka ini rekanan dan penghasilan dari pekerjaan mereka tidak seberapa. Sementara dibalik mereka ada tukang pasir, ada tukang batu, ada pekerja yang harus dibayar,”ujarnya. (Sarnubi)