Kupastuntas.co, Lampung Timur - Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, mengaku akan lebih teliti dalam mengambil kebijakan, jangan sampai apa yang telah diputuskan justru berdampak negatif dan menimbulkan kerugian. Hal itu tersirat pada sambutannya saat membuka sosialisasi akselerasi percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di aula sekretariat Pemkab Lamtim, Rabu, (04/07/2018).

BACA : Inilah Indonesia! Warga Batanghari Gotong Royong Bedah Rumah Tetangga

“Kita berharap ke depan Kabupaten Lampung Timur tidak lagi melakukan transaksi- transaksi yang mengakibatkan kerugian, baik kerugian negara maupun individu,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri seluruh bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Lampung Timur tersebut, Zaiful berharap para aparatur dapat mengelola anggaran secara profesional, transparan dan akuntabel, supaya terhindar dari indikasi pidana yang justru dapat merugikan.

BACA : DPO Tiga Tahun, Bobby “Si Maling Ulung” Ditangkap Lalu Didor

BACA : Yusuf Kohar Ngamuk Diruang BKD Bandar Lampung?

BACA : Dalam Sebulan Polres Tulang Bawang Bongkar 6 Kasus Narkoba

Dijelaskan Zaiful, TNT merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu ATM, uang elektronik atau sejenisnya.

“Penerapan transaksi non tunai merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diperkuat lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah,” bebernya.

BACA : Sengketa Menara Masjid Hidayah Buntu, DPRD Himbau Warga dan Provider Berunding

BACA : Laporan Paslon 1 dan 2 Resmi Lanjut Tahap Pemeriksaan

Sementara itu, menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diwakili Sekretaris BPKAD, Suparyo, saat ini Pemkab Lampung Timur telah mengimplementasikan transaksi non tunai pada pembayaran gaji dan tunjangan.

“Termasuk pada belanja hibah, belanja honorarium kegiatan, belanja tambahan penghasilan PNSD, dan honorarium tenaga honor serta pada pendapatan daerah,” ujarnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan Abdul Ghani, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD, Elinda Alfian, dan perwakilan Bank Lampung, Awang Helmy. (Jaya)