Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto lakukan evaluasi kader partai DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, di Hotel Sheraton Lampung, Selasa (03/07/2018).

Dalam rapatnya tersebut, Hasto memandang bahwa demokrasi di Provinsi Lampung telah dibajak oleh kekuatan kapital, di mana terdapat kekuatan-kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan praktik money politics secara masif. Sebab itulah pihaknya ingin menindaklanjuti hal tersebut karena menurutnya dalam berpolitik, berkontestasi, demokrasi itu harus membangun peradaban.

BACA: Massa ke Polda Lampung: Kalian Dibayar Uang Rakyat, Tolong Buka Mata

BACA: Forum Ulama RI Kompak Dukung Jokowi Dua Periode

Dikatakan Hasto, demokrasi bukanlah untuk merebut kekuasaan dengan segala cara, tetapi demokrasi itu semata-mata untuk rakyat. Sehingga kekuasaan politik menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat. Dengan berbagai data-data yang kami terima atas dugaan money politics, proses politik, proses hukum terus menerus dilakukan oleh PDI-P bekerjasama dengan partai politik yang lain termasuk menggulirkan hak angket di DPRD provinsi lampung. Baginya, suara rakyat adalah inti dari demokrasi. Dan kedaulatan rakyat di dalam pemilih tak boleh dibajak oleh kekuatan uang dari manapun.

"Kami kalah menang itu biasa. Di dalam pemilu kami berjuang kalah secara terhormat, menang juga bermartabat, karena kami diajarkan untuk tidak menghalalkan segala cara, tidak mengejar kekuasaan dengan segala cara, karena kekuasaan itu dari rakyat bukan dengan cara kejahatan demokrasi termasuk money politics," tegas Hasto.

Hasto juga mendukung rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD Privinsi Lampung terkait pemberantasan money politics. Ini juga merupakan bagian dari misi bahwa politik demokrasi dan kontestasi membangun peradaban, bukan malah merusak peradaban dengan membajak suara rakyat yang akhirnya bisa membunuh proses demokrasi.

Melihat situasi seperti ini, maka kemudian PDI-P melakukan pendidikan politik untuk rakyat yang ternyata banyak ditanggapi oleh kalangan mahasiswa yang murni bergerak karena ingin menempatkan tahta kekuasaan itu untuk rakyat bukan untuk corporation.

Pemikiran ini dianggap sejalan dengan pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa ketika negara ini dimerdekakan, kemerdekaan itu adalah untuk rakyat, dan korporasi pun bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

"Sehingga alat negara, corporation, semua tidak boleh masuk dalam ranah politik dengan cara-cara menciderai demokrasi," pungkasnya.

Bagi PDI-P, kata Hasto, Pilkada kali ini merupakan momentum penguatan kaderisasi kepemimpinan partai. Jadi PDI-P tak ingin mencalonkan pihak lain yang elektoralnya tinggi tetapi tak membumikan pancasila dengan baik. Sehingga kader yang berproses bukan kader yang muncul karena proses pembajakan, tapi kader yang benar-benar berproses dari partai.

BACA: Forum Ulama RI Tetapkan 7 Cawapres Dampingi Jokowi

BACA: Ketua Adat Megow Pak Tuba Minta Pemda Perhatikan Aset Daerah

Di samping itu, berbagai evaluasi yang dilakukan Hasto yakni terkait kader mana yang tak maksimum, fungsi komunikasi politik, strategi politik untuk perbaikan karena sebagai partai politik pihaknya perlu terus menerus mengkritik kedalam, mendengar masukan masyarakat kepada PDI-P. Dari itu dengan cara kaderisasi, menegakkan disiplin, memberikan sanksi bagi yang tak loyal pada perintah partai. (Erik)