Bawaslu Lampung: Sebanyak 50 Kasus Pelanggaran Pilkada Melibatkan ASN dan Kepala Desa
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah prihatin pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tahun 2018.
Pasalnya, terdapat 50 kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN dan Kepala Desa (Kades).
Hal itu diungkapkannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Pengawasan Pilgub Lampung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (5/6/2018).
Terkait dengan netralitas Kades, saat ini pihaknya telah menangani beberapa kasus seperti pelanggaran Kades di Lampung Utara dan Tanggamus.
“Hal ini merupakan persoalan yang bukan untuk dibanggakan, sangat disayangkan dan tak merasa happy dalam melakukan penanganan terhadap netralitas Kades tersebut,”katanya
Ia berharap, dengan hadirnya unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi ini bisa membantu setidaknya menuju pemungutan suara, bisa memberikan warning kepada jajarannya untuk bersama menjaga netralitasnya, demi terciptanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara beradab.
Sementara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jaja Sebagja mengajak seluruh anggota sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk bekerja secara profesional dan meningkatkan sinergitas dalam memberantas pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung.
Ia menyayangkan, adanya kepala desa di Kabupaten Tanggamus dan Lampura yang dipertanyakan netralitasnya sebagai ASN dengan melakukan tindak pidana pemilu berupa dukungannya kepada salah satu pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
"Beberapa hari lalu ada terjadi tindak pidana pemilu di Tanggamus dan Lampura, tentu saya sedih dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi apa lagi yang terlibat adalah Kades. Di dalam demokrasi ini kan kita mencari pemimpin yang baik, pimpinan yang bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, jangan sampai mencari pimpinan hanya karena sesuatu hal," ucapnya.
Hadir pada acara tersebut, antara lain, Bupati Pringsewu Sujadi, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf.(Erik)
Berita Lainnya
-
Gibran Mundur, Ini Tahapan Proses Pergantian Wapres
Kamis, 12 November 2026 -
Delapan Fraksi DPR Sepakat Bahas Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Selasa, 10 November 2026 -
Tiga Elite PSI Mundur Berjamaah, Kaesang Pangarep Buka Suara
Selasa, 10 November 2026 -
Pengurus Golkar Bandar Lampung Resmi Dilantik, Rycko Menoza Ingin Setiap Dapil Punya Wakil
Senin, 09 November 2026



