Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Beberapa Peratin dikecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat saat ini menjadi bahan pergunjingan warganya. Pasalnya, kinerja peratin yang dinilai tidak transparan dan asal-asalan menggunakan Dana Desa (DD) serta dugaan pungli sertifikat prona.

"Kinerja para oknum peratin yang ada di Pesisir Selatan sangat kami sesalkan, sebab kurang terbuka dengan penggunaan dana desa bahkan ada dugaan beberapa bangunan rabat beton tidak sesuai spesifikasi," kata beberapa warga Pesisir Selatan yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2017 itu hanya sekedar penyerapan anggaran saja, pasalnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada bahkan tidak diperuntukkan untuk Pekon penerima DD tersebut.

"Pembangunan Rabat Beton di Pekon (Desa) Tulung Bamban misalnya, pembangunan tersebut membangun di luar wilayah Pekonnya dengan alasan hasil kesepakatan, Sedangkan untuk Pekon (Desa) Pelita Jaya yang juga membangun Rabat Beton tidak menggunakan batu pecah ukuran 1-2 cm (split) dengan alasan lokasi terlalu jauh dan tidak bisa di jangkau oleh kendaraan," ujar warga.

Masyarakat Pesisir Selatan berharap agar Penggunaan DD di Pesisir Selatan dapat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga Kedepan anggaran DD tidak digunakan asal-asalan.

"Kami sangat berharap aparat penegak hukum turun kelapangan guna mengecek kinerja oknum peratin, jangan hanya berdiam diri melihat oknum peratin yang menggunakan DD asal-asalan" tambah warga.

Sementara itu, menyikapi buruknya kinerja beberepa oknum peratin di dikecamatan Pesisir Selatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Barat, Agustiawan berharap agar aparat penegak hukum menindak peratin berkinerja buruk, yang hanya memperkaya diri sendiri, dengan kata lain sengaja membangun pekon kurang bermanfaat alias tidak tidak tepat sasaran.

"Saya sangat heran dengan kinerja aparat penegak hukum di Pesisir Barat. Sebab sejak dana desa bergulir tak satupun peratinnya bermasalah. Memang peratin dan aparat pekonnya jujur semua, atau aparat penegak hukumnya tidak tegas. Padahal dilapangan ada dugaan pembangunan yang menggunakan uang negara itu hanya asal-asalan, tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas untuk pekonnya sendiri, bahkan beberapa pekon di Pesisir Selatan membangun Rabat Beton tidak sesuai spesifikasi yang ada," pungkas dia. (Gus)