Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Dalam rangka mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan yang sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Devloment Goals (SDGs) di Aula Rajabasa, Rabu (16/5/2018).

Program yang diluncurkan berdasarkan kesepakatan organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri mengantikan program Millenium Devloment Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 silam.

Asisten Ekobang Setdakab Lampung Selatan Mulyadi Saleh menuturkan, SDGs memiliki sejumlah sasaran antara lain mengakhiri kemiskinan, kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, menjamin kehidupan yang sehat, menjamin pendidikan inklusif, menjamin kesetaraan gender, menjamin pengelolaan air serta sanitasi, menjamin akses energi yang terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang berketahanan.

Lalu Mulyadi menambahkan, untuk mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, menjadikan kota dan pemukiman, menjamin pola konsumsi dan produksi, mengambil langkah cepat terhadap perubahan iklim, menjadikan samudra dan laut sebagai sumber daya laut, melindungi dan memperbaharui ekosistem darat, mendorong masyarakat damai dan inklusif dan memperkuat perangkat-perangkat implementasi kemitraan global.

"Secara umum, SDGs ini memiliki 17 sasaran yang harusnya dapat diimplementasikan," jelasnya.

Ia menambahkan, perbedaan yang mencolok antara SDGs dan MDGs yakni, SDGs lebih global dan mengkolaborasikan program-program. Untuk sektor swasta memiliki program yang lebih besar, MDGs tidak memiliki dasar HAM sehingga dianggap gagal, sangat eksplisit tertuju pada orang yang kecacatan, memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil, dapat menginspirasi dunia dengan SDGs dan melahirkan perjanjian global tentang perubahan iklim.

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pemerintah dan Pembangunan Bappeda Provisi Lampung Fitrianita Damhuri menyatakan, prinsip MDGs diprioritaskan kepada orang-orang tertinggal. Artinya, pemerintah menuntaskan persoalan masyarakat miskin sesuai dengan standar dan target di daerah.

"Jadi, kita tidak bisa berkerja asal bekerja yang penting selesai. Harus ada inovasi untuk mencapai tujuan.  Dan sesuai kesepakatan bersama, program ini akan selesai tahun 2030," tandasnya. (Dirsah/Edu)