Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kondisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung trennya terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, stakeholder dan pemerintah harus mencari solusi untuk memperbaiki kondisi demokrasi yang semakin memprihatinkan ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan mengungkapkan, data yang tiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tentang kondisi IDI seperti tak dihiraukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

"Data BPS tentang nilai IDI yang terus terjun bebas tiga tahun ini pun mungkin gak dibaca oleh Gubernur, Kapolda, partai politik, komisi I juga gak ngebaca betapa mirisnya kondisi IDI di Lampung. Ini sebenarnya harus direspon, kalau bisa panik seperti tingginya inflasi ekonomi, tapi ini gak terbangun kepanikan, kita gak menjadi negara yang antisipatif. Sensitifitas dari pemerintah gak ada, padahal kondisi seperti ini membahayakan stabilitas masyarakat," sesal Dedy, saat rapat Program Kerja (Pokja) IDI Provinsi Lampung, di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (15/5/2018).

Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi IDI saat ini menjadi kendala bagi Pokja dalam mengawal IDI agar menjadi mindset seluruh stakeholder di Provinsi Lampung. Sehingga menurutnya, jika kepekaan ini terbangun dari seluruh stakeholder, secara perlahan perilakunya akan mengarah pada perbaikan demokrasi di Lampung.

Dia berharap, penurunan kondisi IDI yang terbagi dari tiga aspek seperti kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik bisa menjadi catatan seluruh elemen lembaga dan masyarakat. Karena jika seluruh pihak mengabaikan informasi IDI ini, maka akan menuju sebuah kondisi demokrasi yang semakin buruk yang pada ujungnya nanti bisa menimbulkan kegaduhan, dan berdampak pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Dari itu, Dedy mendorong anggota Pokja berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menunjukkan eksistensinya di masyarakat.

"Memang kita gak boleh berhenti, saya pernah mengajukan ini menjadi sebuah gerakan yang tak bergantung pada surat keputusan (SK) dan anggaran dengan mengikutsertakan pekerja sosial. Namun Pokja yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga ini memiliki pemikiran yang berbeda, dari berbagai macam background sosial dan struktural," ungkapnya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Sukiran mengungkapkan bahwa Pokja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah ini akan terus berjalan dan menunjukkan eksistensinya di publik dalam mengenali IDI.

"Pokja ini akan terus bergerak, jangan karena ada anggaran saja baru mau bergerak, Kita akan lebih pro aktif lagi mengenalkan IDI Provinsi Lampung pada seluruh lembaga dan masyarakat, supaya bisa lebih eksis. Ini menjadi kesepakatan bersama supaya Lampung bisa semakin maju demokrasinya," ujar Sukiran.

Dikatakannya, dalam tahun politik ini menjadi kehawatiran bersama jika kondisi IDI masih menurun dikarenakan efek sampingnya seperti demokrasi yang anarkis. Sementara terkait wacana untuk mengikutsertakan penggiat demokrasi pada Pokja IDI akan di kaji pihaknya agar semakin baik.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, kondisi nilai IDI di Provinsi Lampung sejak tahun 2014 sampai 2016 trennya terus menurun hingga pada tahun 2016 berada di poin 61,00 dengan kategori sedang. (Erik)