Kupastuntas.co, Lampung Utara - Redam aksi masa dari 232 desa Plt Bupati Lampung Utara rapatkan barisan dan berjanji akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.

Atas instruksi Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, ratusan kepala desa berkumpul di Aula Tapis Pemkab setempat, Senin (14/5/2018).

Dalam pertemuan itu Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa Pemkab setempat telah siap menyalurkan ADD tahun 2017 sebanyak 2 bulan dari jumlah ADD yang belum terbayarkan di tahun tersebut sebanyak 7 bulan.

"Untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 sudah dapat diajukan pencairannya dan untuk ADD tahun 2017 akan dibayarkan 2 bulan dulu," kata Sri Widodo, dihadapan ratusan kepala desa di dalam Aula Tapis Pemkab setempat, Senin (14/5/2018).

Sebelumnya ribuan perangkat desa dari 232 desa menggelar aksi damai menuntut kepastian pembayaran ADD tahun 2017, dan berjanji akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah lebih besar. Menyikapi itu jajaran Pemkab Lampung Utara menggelar pertemuan dan berjanji akan menyalurkan sisa hutang penyaluran ADD tahun 2017 sebanyak 2 bulan.

Ketika dikonfirmasi, Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa realisasi ADD tersebut telah siap disalurkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, karena sebelumnya anggota DPRD Lampung Utara menyatakan tidak ada dasar hukumnya untuk pembayaran ADD tahun 2017.

"Kita akan kaji ulang, kalau dalam LKPJ Bupati yang disampaikan dihadapan Dewan itu, karena yang terserap itu hanya 76 persen belum 100 persen," kata Sri Widodo.

Sementara pada saat penyampaian LKPj Bupati Lampung Utara beberapa waktu lalu, Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa serapan DAU pada tahun 2017 telah penuh 100 persen. Namun pada kenyataannya masih banyak persoalan yang belum terbayarkan dari hutang dengan kontraktor sebesar Rp118 miliar, honor tunjangan ASN, dan belum terbayarkannya ADD selama 7 bulan untuk 232 desa yang diperkirakan sebesar Rp64 miliar.

"Tidak menyalahi, karena kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak terkait," ujar Sri Widodo, ketika ditanya dasar hukum pembayaran ADD tahun 2017, saat keluar dari ruang kerjanya.

Sedangkan menurut Herwan Mega (anggota DPRD), saat dikonfirmasi menyatakan bahwa benar kalau dalam LKPj Bupati Lampung Utara tersebut telah 100 persen. Namun dalam realisasi anggaran di tahun 2017 itu masih ada hutang dengan pihak ketiga (kontraktor) sebesar Rp118 miliar, honor tunjangan kerja, dan belum terbayarkannya ADD selama 7 bulan.

"Untuk pembayaran ADD tahun 2017, dialokasikan di belanja pegawai tahun 2018," kata Herwan Mega. (Sarnubi)