• Selasa, 26 November 2024

Rapat Untuk Mengatasi Konflik Gajah-Manusia Nihil Solusi

Selasa, 01 Mei 2018 - 22.48 WIB
213

Kupastuntas.co, Tanggamus - Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan stakeholder terkait seakan tidak berdaya untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara gajah liar dan manusia, yang terus terulang di Kabupaten Tanggamus.

Hal itu terlihat dari hasil rapat penanganan konflik gajah liar dengan manusia yang terjadi di pemukiman warga di kawasan hutan lindung Register 39 Kotaagung Utara tepatnya di blok 6 Pekon Gunungdoh, Kecamatan Bandar Negeri Semoung, Kabupaten Tanggamus.

Rapat yang digelar di kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di jalan lintas barat Pekon Terbaya, Kecamatan Kotaagung, Tanggamus, Senin (30/4/2018) sore itu hanya menelorkan hasil masih sebatas koordinasi dan rencana.

Padahal jika dilihat dari pihak-pihak yang hadir dalam rapat tersebut, adalah orang-orang berkompeten dan kapabel menangani konflik gajah liar dengan manusia, yang terus terulang ini.

Dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, hadir Asisten I Bidang Pemerintah Setdakab Tanggamus, Paksi Marga; Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, FB. Karjiyono. Kemudian Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Lampung Sudin; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Wiyogo; Kepala BB TNBBS, Ir. Agus Wahyudiono.

Selanjutnya, Kapolres Tanggamus, AKBP I Made Rasma Jemy Karang; Komandan Kodim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus, Romas Yadi; Camat Semaka, Edi Fakhrurozy; Ketua Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT), Fajar Sumantri; perwakilan Anggota Hutan Kemasyarakatan, dan perwakilan Polisi Hutan.

Kepala BB TNBBS, Agus Wahyudiono mengatakan, rapat kali ini digelar untuk menarik kesimpulan dan berbagi ruang serta masukan-masukan.

"Perlu adanya tataran untuk mengatasi konflik gajah yang selama ini meresahkan masyarakat Tanggamus," ujar Agus membuka rapat hari itu.

Camat Semaka, Edi Fakhrurozy melaporkan, sudah satu tahun lebih masalah konflik gajah dengan manusia dan perambah terjadi, dan belum bisa terselesaikan juga.

"Semuanya terkendala tidak adanya dana. Sebab untuk menggiring gajah kedalam hutan menggunakan gajah terlatih butuh dana yang besar," katanya.

Meski demikian kata Edi, pihaknya terus berupaya meminimalisir konflik ini, salah satunya melibatkan masyarakat memantau pergerakan gajah liar.

"Untuk itu kami membuat gubuk di lokasi yang sering didatangi gajah, yang digunakan untuk memantau pergerakan gajah liar," ujarnya.

Edi berharap rapat kali ini bisa menghasilkan keputusan untuk mengatasi konflik ini.

"Saya berharap, hewan tersebut bisa hidup berdampingan dengan Masyarakat dengan kata lain tidak mengganggu masyarakat lagi," harapnya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Wiyogo mengatakan, perlu langkah yang konprehensif untuk mengatasi konflik gajah dan manusia ini, sehingga bisa diambil langkah untuk mengatasinya.

"Masyarakat harus terlibat langsung dalam pelestarian kawasan hutan. Masyarakat harus paham fungsi hutan, sekaligus bisa mengambil manfaat dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya," kata dia.

Menurut Wiyogo, selama ini Pemerintah Provinsi Lampung sudah melakukan upaya-upaya  pelestarian kawasan hutan. "Kita berharap bantuan pemerintah pusat, untuk bisa cepat mengatasi konflik gajah tersebut," katanya.

Kapolres Tanggamus, AKBP  I Made Rasma berharap pertemuan kali ini bisa merumuskan masalah-masalah dan masukan-masukan untuk mengatasi konflik ini. Dan hasil pertemuan ini bisa dibawa ke pemerintah pusat oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Lampung, bapak Sudin," kata Made.

Senada dengan itu, Dandim 0424/ Tanggamus, Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo mengatakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi konflik gajah tersebut yaitu dengan langkah jangka pendek berlaku 6 bulan sampai 1 tahun.

Kemudian rencana jangka menengah, berupa dengan mengajukan permohonan bantuan dana yang dilengkapi data-data dan fakta, yang diajukan kepada negara.

"Karena Untuk membuat data jangka menengah bisa sesuai dengat fakta yg ada dilapangan. Selanjutnya untuk kami dari Kepolisian dan TNI sendiri kami siap membantu kapanpun dan dimanapun," tegas Anang. (Sayuti)

Editor :