Kupastuntas.co, Metro- Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, terkait rencana pembangunan di Tahun 2018.

“Kita akan support (mendukung) Pemkot Metro untuk pembangunan Kota Metro,” kata Anna, Minggu (29/04/2018).

Ia menjelaskan, selain melakukan perbaikan jalan, juga mengusulkan pelebaran jalan dan drainase serta pembangunan MCC atau GSG Bumi Sai Wawai, supaya Metro memiliki ikon yang menjadikan kebanggaan Kota Metro.

Untuk diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar memimpin Rapat Paripurna tentang jawaban Fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian empat Raperda Inisiatif DPRD, dan jawaban Wali Kota Metro terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian LKPj Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2018.

Wali Kota Metro, Achmad Pairin, dalam penyampaiannya beberapa waktu lalu, diawali dengan jawaban terhadap Fraksi PAN yang sependapat dengan pemikiran Pemerintah.

Bahwa perwujudan visi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi lebih kepada secara holistik dan integratif. Pendekatan inilah yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat proses perencanaan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh Satker sesuai dengan tupoksinya.

Selanjutnya, pembangunan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai yang merupakan jawaban terhadap Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PDIP.

Dimana, pembangunan fisik gedung akan dimulai pada Tahun 2018 ini, dan terkait keterlambatan pembangunan, disebabkan kompleksnya proses perencanaan. Dilakukannya redesign gedung, agar kedepannya bangunan bisa memiliki ciri khas, atau menjadi salah satu ikon Kota Metro yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Insya Allah, pembangunan bisa diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang terbaik, karena pembangunan akan diawasi oleh Tim TP4D,” kata Pairin.

Kemudian, mengenai PAD yang merupakan jawaban terhadap Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDIP, bahwa telah ada pengupayaan yang optimal melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan PAD.

Seperti pembentukan satgas PBB di setiap Kelurahan, pendataan objek/subjek pajak, validasi data piutang PBB se-Kota Metro, modernisasi pengelolaan pajak hotel, restoran, dan BPHTB.

Berlanjut dengan jawaban terhadap Fraksi Golkar, bahwa pemanfaatan tekhnologi telah dilakukan oleh Pemerintah dengan cara peningkatan pelayanan publik. Salah satunya adalah melakukan E-Government di beberapa OPD seperti Bappeda, BPKAD, Dinas PM-PTSP, BPPRD, Dinas Kesehatan, RSUD AY, Disdukcapil, dan Diskominfo.

Lalu ada pemasangan wifi di seluruh Kecamatan dan ruang-ruang publik, sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengetahui segala macam informasi.

Berikutnya jawaban terhadap Fraksi PDIP mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bahwa Pemerintah pada Tahun 2019 telah mengajukan usulan pengembangan UMKM melalui DAK. Pengembangan ini, diantaranya pembangunan sentra kemasan, pemasaran, dan pengadaan sarana prasarana pembuatan produk UMKM.(**)