Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Selama dua tahun terakhir program pengembangan ikan air tawar di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Perikanan disuplai anggaran yang sangat minim yang berdampak pada menurunnya benih ikan yang dihasilkan.

Dinas Perikanan juga telah berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat atau disebut Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dengan sistem bagi hasil agar pembenihan ikan tetap berjalan. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tubaba, Hindarsan. Ia menerangkan bahwa, anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Perikanan selama dua tahun hanya senilai Rp 350 juta per tahun.

Dengan anggaran senilai itu, menurut dia, hanya bisa mencover operasional perkantoran saja.

"Bagaimana bisa mengembangkan program benih ikan, anggaran cuma 350 juta saja, untuk operasional saja sudah tidak cukup, makanya kami kembangkan melalui UPR yang ada di Tubaba, jadi digaduhkan dan sistem bagi hasil," Kata Hindarsan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4/2018).

Hindarsan mengaku pihaknya juga mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mensiasati permintaan masyarakat yang sangat banyak.

"Memang banyak permintaan benih ikan dari masyarakat, tapi dengan kondisi keterbatasan yang ada, makanya kami siasati dengan mengajukan proposal kepada Dinas Perikanan Provinsi Lampung. Anggaran kami benar-benar minim, memang waktu itu pernah kami bahas dengan DPRD Tubaba agar anggarannya bisa maksimal, mereka bilang akan dibantu, tapi kenyataannya tidak begitu," ujarnya.

Ia juga mengaku jika dengan anggaran yang minim itu berdampak pada pertumbuhan bibit yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Tubaba, sebab untuk pembelian pakan dengan anggaran yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

"Bisa-bisa tahun ini benih Ikan yang ada pada besar kepala. Untuk itu harapan saya ada solusi penambahan anggaran," tukasnya. (Irawan)