Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Seluruh Bupati dan Walikota, beserta Forkopimda Provinsi Lampung sepakat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di jajarannya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan saat Seluruh Kepala Daerah (Kada) bersama Ketua DPRD Kabupaten/Kota bersama Pjs Gubernur Lampung menandatangani fakta integritas pencegahan korupsi di Balai Keratun Pemprov Lampung, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Koemolo, Rabu (11/4/2018).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, penandatanganan ini sebagai bagian dari aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Lampung. Untuk itu, seluruh Kada diminta secara bertahap membenahi sistem tata pemerintahan, mulai dari planning and budgeting, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan satu atap.

“Mudah-mudahan kita bisa melihat dampaknya beberapa bulan ke depan agar ada perubahan yang drastis terhadap tata kelola yang ingin kita perbaiki. Jadi tolong betu-betul kalau tanda tangan memang ada niat yang tulus untuk memperbaiki tata kelola akuntabilitas,” kata dia.

Agus meminta perbaikan ini dikerjakan dengan serius, sehingga dampaknya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan pencegahan dan penindakan terintegrasi, ia mengatakan pemberantasan korupsi akan lebih terarah. Ia mencontohkan penangkapan Bupati Lamteng, Mustafa beberapa waktu lalu. Setelah ada OTT, KPK bidang pencegahan langsung turun ke Lampung.

“Itu langsung diserahkan ke pencegahan supaya teman-teman di pencegahan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan kalau sudah terintegrasi sistem kita bisa makin baik. Pejabat yang kita tangani sudah terlalu banyak, apa kita masih menginginkan ada tambah?. Tentu tidak,” tutupnya.

Terkait Pilkada di Lampung akan digelar dalam waktu dekat, Agus Rahardjo menyampaikan pesan kepada warga Lampung agar jangan memilih calon kada yang bagi-bagi uang.

“Pesan saya ini sudah saya sampaikan di banyak tempat. Jangan memilih orang yang memberi uang. Tapi teliti track record, latar belakang, integritas dan kompetensi dia selama menjabat dimana pun sebelumnya. Itu lebih baik Anda pilih sebagai pimpinan dibanding yang memberikan uang, karena itu kan dia pasti ngambil uang dari APBD kita kalau sudah menang,” tegas Agus.

“Oleh karena itu, sudah lah, lupakan itu, cari orang yang terbaik. Kalau di kabupaten kan menyisir track record nya mudah, orang ini dulu dimana, integritasnya gimana. Itu saja pesan saya,” tutupnya.

Adapun, fakta integritas ini ditandatangi oleh seluruh bupati se-Lampung beserta Kapolda, Kajati dan Kepala BPKP Lampung. Seluruh pejabat Pemprov Lampung juga hadir. (Tampan)