• Sabtu, 23 November 2024

Pemkab Lampung Barat Tambah 20 Kampung KB

Kamis, 05 April 2018 - 17.26 WIB
52

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lampung Barat persiapkan tambah 20 kampung Keluarga Berencana (KB) tahun 2018. Sehingga diakhir 2018 akan terbentuk 35 kampung KB.

"Dengan tambahan 20 Kampung KB yang tersebar di 15 kecamatan di kabupaten Lambar, maka diakhir 2018 total keseluruhan akan menjadi 35 kampung KB," kata Drs. Daman Nasir, Kepala DP2KBP3A Lambar, Kamis (05/04/2018).

Menurutnya, Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara paripurna di lapangan, serta menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Dijelaskannya, pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, peran DP2KBP3A dalam meningkatkan karakter dan kualitas bangsa harus ditingkatkan dan harus ada di Kampung KB.

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Selain itu, kata dia, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.

Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lain, lanjutnya, adalah untuk membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

BERITA TERKAIT: Pemkab Lampung Barat Lakukan Pembinaan Pokja Kampung KB

"Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dan lain-lain,” imbuhnya. (Anton)

Editor :