• Jumat, 22 November 2024

Bawaslu RI Harap ‘Politik Gula’ Tak Terjadi Lagi di Pilgub Lampung 2018

Kamis, 29 Maret 2018 - 11.51 WIB
44

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memberikan atensi kepada Bawaslu Lampung untuk lebih tegas lagi dalam pelanggaran pemilu.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengatakan, Lampung menjadi perhatiannya. Mengingat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, Bawaslu RI melihat adanya politik gula.

"Antisipasi gula tidak terjadi lagi, kita harus bisa antisipasi. Kita juga berharap acara ini harus diserap," kata Affiuddin dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai pengawasan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2018, dan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, mulai Rabu (28/3/2018) malam.

Ia berharap agar sebagai pihak yang terlibat dalam pemilu harus memberikan kepercayaan yang tinggi dan harus old track.

"Jadi kalau nanti ada masalah itu nomor sekian. Karena yang penting kita harus profesional," kata dia.

Ia juga meminta jajaran harus semangat. Hal ini karena Bawaslu pada 10 April akan berumur 10 tahun.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI M.Hardjono berpesan bahwa pemilu sangat mahal harganya, maka dari itu pemilu bukan cuma mencoblos tapi perlu komitmen serta integritas untuk jujur dan adil. Penyelenggara harus independen, menjaga integritas dan profesionalitas.

"DKPP siap menagih janji para penyelenggara apabila ada persoalan yang menggadaikan independensi, integritas dan profesionalitas," katanya saat sambutannya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa dengan Rakornas Bawaslu, pihaknya mendapatkan semangat baru untuk melakukan pengawasan setiap tahapan agenda kepemiluan.

"Tingkat kerawanan pemilu di Lampung mendapat peringkat ke-3 nasional terkait politik uang, hal ini bisa kita hapus dengan semangat pengawasan. Kita ingin membuat Pilkada yang lebih berintegritas," katanya.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo, Ketua DKPP RI M.Hardjono, Ketua Bawaslu RI sekaligus Divisi SDM dan Organisasi Abhan, Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum Fritz Edward Siregar, Kominisioner Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo.

Kemudian, Komisioner Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja dan Komisioner Bawaslu se Indonesia. (Bong)

Editor :