Pemkab Lamsel dan Kejari MoU Penanganan Hukum Bidang Perdata dan TUN

Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Kejaksaan Negeri setempat melakukan penandatanganan MoU penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) di ruang rapat bupati, Selasa (27/3/2018).
Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Sri Indarti selaku pihak ke II yang disaksikan oleh Bupati Zainudin Hasan.
Berdasarkan isi surat penandatanganan yang diterima Kupastuntas.co, kerjasama ini berpedoman pada UU nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan UU darurat nomor 4 tahun 1956, UU nomor 5 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota praja dalam lingkungan daerah tingkat I sumatera selatan sebagai undang-undang.
Kepala Kejari Lampung Selatan Sri Indarti mengatakan, lembaga kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dapat membantu pemerintah daerah dengan surat kuasa khusus (SKK) sehingga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“Asal ada SKK, kita dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah,” ujar Kajari. (Dirsah)
Berita Lainnya
-
Fraksi PDI Perjuangan Setujui RPJMD dengan Catatan: DOB Bandar Negara Harus Masuk dalam Visi Misi
Senin, 07 Juli 2025 -
Fraksi PDI Perjuangan Desak Bupati Lampung Selatan Lanjutkan Pembangunan KCC yang Lama Terbengkalai
Senin, 07 Juli 2025 -
Wacana Pengalihan Gedung KCC Jadi Gedung DPRD Disambut Antusias Masyarakat
Senin, 07 Juli 2025 -
Wacana Pengalihan Fungsi KCC Jadi Gedung DPRD Lamsel Dapat Dukungan Pimpinan Legislatif
Minggu, 06 Juli 2025