Kupastuntas.co, Lampung Timur - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Puskesmas Way Jepara, Munawar menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan berita bahwa Plt Kadinkes Lampung Timur, Syamsurijal meminta uang kepada pihak Puskesmas, termasuk soal pungutan liar terhadap SIK perawat atau bidan, serta meminta Puskesmas setor dana JKN dan BOK Puskesmas.

"Demi Allah, saya tidak pernah punya akun WA (whatsApp) itu. Walaupun nama dan fotonya sama, tapi itu bukan WA saya. Saat juga tidak pernah menyebarkan berita yang ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan Lampung Timur," ujarnya, Rabu (21/03/2018).

Setahu Munawar, hubungan Kadinkes Syamsurijal dengan kepala Puskesmas se Lampung Timur baik-baik saja. Karenanya, ia sangat menyayangkan tindakan oknum yang telah menyebarkan kabar bohong tersebut. "Ini fitnah dan nama baik saya telah dicatut oleh akun WA palsu itu," imbuhnya, yang siap bersumpah di atas Alquran.

Adapun broadcast yang berasal dari akun WA palsu tersebut berbunyi:

Selamat malam, bapak ibu, saya Munawar ka.uptd  puskesmas Way Jepara, maaf sebelum saya terus terang saya mohon nantinya tolong dirahasiakan siapa saya.

Bapak/ibu, saya mewakili teman2 kepala puskesmas sudah sangat tidak nyaman dengan segala bentuk permintaan uang di dinkes, baik oleh pak Syamsu sebagai kadinkesnya, dan oleh beberapa orang dinas kesehatan yang berupaya selalu meminta dana dari puskesmas.

Kami pikir hanya cukup dr. Evi saja yang begitu, ternyata zaman bapak Samsurijal lebih parah lagi. Belum kepengurusan SIK perawat/bidan juga sangat dipersulit dan diminta biaya tinggi dan diperas oleh bu Nengah, termasuk biaya kendaraan dinas ke puskesmas2 diminta saudara evi suzana rupiah dengan bayaran tinggi di atas 1 juta utk setiap unit kendaraan dan alat2 kesehatan utk. Puskesmas.

Sementara kasus surat izin praktek bidan2 kami sangat dipersulit oleh ibi dan dinkes (Nengah) dari IBI , bidan kami wajib menyetor dana : rekomendasi 500 rb, biaya kunjungan 500 rb, biaya STR 400 rb, rekomendasi dinas 300 rb, rekom pemda (kata bu nngah 400 rb).

Dan biaya lain2 sehingga total bidan kami diminta 2.5 juta per orang utk 1 SIPB.  Oleh bu Nengah dan ketua IBI bu Yuni, namun SIPB yg mahal tsb sangat dipersulit pengurusannya, hingga kami gagal memilikinya meskipun sudah bayar, sehingga biaya pertolongan persalinan dan jasa bidan kami yg sdh bidan kami lakukan TIDAK BISA DIBAYAR BPJS, sehingga bidan kami merugi, kami mohon bapak/ibu membantu kami. Tksh.

Dilain pihak, Kadinkes Syamsurijal menyesalkan adanya pesan WA yang diduga palsu tersebut. Ia juga membantah semua tuduhan yang disebutkan dalam isi pesan WA yang dimaksud. Menurutnya, semua adalah fitnah.

"Soal tuduhan saya pernah minta uang untuk SIPB, setoran JKN dan BOK Puskesmas, semua itu tidak benar. Silakan semua elemen memeriksa kebenaran pesan WA yang diseberkan ke wartawan, LSM, dan Ketua PWI itu," tegasnya. (Jaya)