Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan sejumlah investasi proyek infrastruktur mulai dari pelabuhan, bandara hingga proyek kereta api di Indonesia kepada sejumlah investor India dalam Forum Infrastruktur India-Indonesia (IIIF) di Jakarta. Salah satu bandara yang rencananya ditawarkan ke India adalah Bandara Radin Inten II Lampung.

Selain itu ada juga Bandara Kualanamu di (Sumut), Bandara Juwata (Kaltara) dan Bandara Komodo (NTT). Ada juga Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumut) dan Pelabuhan Bitung (Sulut).

Budi mengatakan investasi asing memang tengah didorong untuk mengelola pelabuhan dan bandara khususnya bagi perusahaan yang memiliki pengalaman di sektor tersebut. “Saya pikir hubungan baik antara Indonesia dan India ini bisa didalami, bisa ditingkatkan dalam suatu kegiatan yang konkret, khususnya di bandara dan pelabuhan. Tapi bukan tidak mungkin di proyek kereta api juga," ucapnya, Senin (19/3/2018).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura I itu mengatakan tawaran pengelolaan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan bukan berarti menjual aset kepada asing. Melainkan pemberian konsesi terbatas dengan jangka waktu tertentu. Pemberian konsesi terbatas untuk pengelolaan infrastruktur dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, seperti kebutuhan dana dan keahlian swasta.

“Kita juga menghendaki kolaborasi investasi asing agar mendapat sentimen positif dari suatu negara. India cukup berpengaruh dalam memberikan sentimen positif itu. Jadi seperti bola salju, kita akan dapat investasi yang banyak, tidak hanya di transportasi tapi juga investasi lain," tuturnya.

Di sisi lain, Indonesia juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing dalam menawarkan investasi. “Maka dari itu, kami ingin melakukan peningkatan layanan investasi supaya mereka lebih firm bisa berinvestasi dengan lebih mudah dan ramah tetapi kita tetap bisa jaga tata kelola dengan baik," tukasnya.

Saat dikonfirmasi, Humas Bandara Radin Inten II, Wahyu Aria Sakti mengaku belum mengetahui terkait wacana tersebut. Menurutnya, hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. “Kalau kami pasti akan mengikuti apa keinginan pusat, jika memang tujuannya untuk berinvestasi, kan pasti baik," kata Wahyu.

Meski demikian, Wahyu juga belum mengetahui juklak-juknis investasi seperti apa. "Karena yang saya tahu dulu informasinya dikelola Angkasa Pura. Nah ini, kan kita belum tahu jadi tunggu saja," pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan mengatakan belum bisa berkomentar banyak terkait rencana tersebut. Menurutnya, saat ini Pemprov Lampung hanya fokus peningkatan status bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional.

“Kita belum tahu konsep yang digagas Pak Menhub terkait hal itu, sekarang kan sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang menegaskan Radin Inten II itu berstatus BLU (Badan Layanan Umum). Jadi saya tidak bisa bicara tentang wacana. Karena untuk realisasi itu saya rasa juga masih butuh proses panjang. Kami juga belum pernah diundang untuk membahas ini,” tutupnya. (Tampan/Bong/Ant)