Kupastuntas.co, Lampung Timur - Kerukunan adalah kebutuhan semua umat beragama, sehingga semua golongan agama wajib menjaganya. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kemenag Lampung Timur, Kasimun dalam acara dialog publik pencegahan intoleransi antar umat beragama yang digelar Pimpinan Daerah Muhamadiyah Lamtim, Selasa (27/02/2018).

Kegiatan yg berlangsung di Gedung Pimpinan Daerah Muhamadiyah Lamtim ini mengusung tema 'Merajut kebersamaan untuk memperkokoh toleransi umat beragama demi menjaga kondusifitas di Kabupaten Lampung Timur selama penyelenggaran Pilkada Lampung 2018'.

"Kementerian Agama RI adalah alat pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat di Indonesia. Kementerian Agama juga berkomitmen menjaga keberlangsungan kerukunan umat itu tanpa batas waktu," ujarnya.

Sementara itu, Yohanes Eko Prasetiyo dari FKUB Kristiani meminta warga mewaspada politik identitas yang biasanya dimunculkan pada waktu Pilkada. Menurutnya, politik identitas adalah memunculkan identitas kelompok tertentu secara berlebihan.

"Jika dikelola untuk dibandingkan dan dipertentangkan, maka politik identitas akan sangat berbahaya karena merusak keberagamaan yang sudah terjalin baik di masyarakat," kata dia.

Adapun contoh akibat dari politik identitas diantaranya konflik di Poso dan Kota Ambon. Karenanya, dia meminta politik identitas tidak dimunculkan apalagi saat hajat Pilkada karena sangat berbahaya bagi kerukunan umat.

Di tempat yang sama, Tokoh Agama Lampung Timur Ustad Arief Kurniawan meminta peserta Pilkada Lampung 2018 tidak memanfaatkan tempat-tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Arif memaklumi politik dan agama sulit dipisahkan, tapi dapat ditempatkan secara proporsional sehingga tidak menciderai agama dan politik itu sendiri.

Terakhir, Sekretaris PHDI Lampung Timur I Nengah memaparkan ada empat cara merajut kerukunan umat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tokoh agama dan terakhir pemerintah.

"Cara yang dilakukan pemerintah sudah tepat, yakni dengan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, seperti NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika," ucapnya. (Jaya)