Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto meminta Dinas Perdagangan setempat untuk tingkatkan koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi perdagangan Kabupaten / Kota dalam membangun perencanaan.

Hal tersebut disampaikan Hery dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Aston, Selasa (20/2/2018).

“Lakukan koordinasi dengan lebih baik dan saling bersinergis. Lalu, saling berkaitan, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, strategi pencapaian target utama kegiatan 2019, harus dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain yaitu optimalisasi potensi ekspor, penguatan produk dalam negeri, dan penguatan infrastruktur pasar.

“Dilakukan juga penguatan sistem logistik dan distribusi produk, penguatan pengawasan produk dan perlindungan konsumen akan terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Hery juga menyinggung dinamika pembangunan yang cukup kompleks saat ini, sebagai dampak dari globalisasi serta masuknya Indonesia ke dalam era perdagangan bebas. Selain itu, permasalahan pembangunan juga semakin rumit.  Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Lampung untuk lebih berpacu dalam meningkatkan pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumber daya lokal.

“Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor,” kata Hery.

Sementara, Kadis Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia menjelaskan ada beberapa sasaran dan prioritas Dinas Perdagangan pada tahun 2018. Seperti sasaran untuk stabilitas harga bahan pangan pokok penting serta peningkatan distribusi dan pemasaran komoditi Provinsi Lampung.

Pada rencana kerja Dinas Perdagangan tahun 2019, ada empat prioritas kegiatan yang dilakukan yakni, perdagangan dalam negeri, peningkatan ekspor, perlindungan konsumen dan sertifikasi mutu barang. (Rls)