Kupastuntas.co, Pringsewu – Dinsos (Dinas Sosial) kabupaten Pringsewu telah mengusulkan program kegiatan senilai Rp104 Milyar lebih untuk tahun anggaran 2019 kepada Kementrian Sosial RI melalui Online Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (Simlaras).

Kadis Sosial Pringsewu Arif Nugroho mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan tersebut melalui Simlaras pada Senin malam (19/2/2018) kemarin, secara keseluruhan senilai  Rp104.4 Milyar. Usulan tersebut terbagi ke dalam kegiatan program Prioritas Nasional sebesar Rp101.2 Milyar.

Seperti bentuk kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tinggal Layak Huni ( RTLH), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Subsidi Gas, Subsidi Listrik, E-Warong, Operasional PKH, serta operasional Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sedangkan usulan kegiatan yang mendukung target pembangunan nasional urusan pemerintahan diusulkan sebesar Rp 3.1 Milyar.

"Nilai ini sebagai  kegiatan Keserasian Sosial, Desa Berketahanan Sosial, KUBE, UEP bagi PMKS, Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Alat Bantu Penyandang Disabilitas, dan Operasional LK3,". jelas Arif Nugroho diruang kerjanya, Rabu (21/2/2018).

Ia menuturkan, usulan tersebut berbentuk pengajuan Kepala Daerah (Bupati) yang diinput melalui sebuah sistem Online, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS). Namun usulan sudah ditandatangani oleh Bupati lalu di kirim ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Ditempat terpisah Kepala Bappeda Pringsewu Relawan mengatakan,  bahwa walaupun suatu kegiatan sudah menjadi prioritas nasional, tetap saja daerah harus mengusulkannya ke Pemerintah Pusat, karena sekarang ini semua kegiatan baik di Pusat maupun Daerah harus berdasarkan usulan dari bawah.

"Maka sudah disiapkan sebuah sistem Simlaras untuk memasukkan usulan-usulan tersebut dari daerah kepada Pemerintah Pusat," terangnya.

Sedang Bupati Pringsewu H. Sujadi, ketika dimintakan pendapatnya mengatakan bahwa sudah seharusnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlomba-lomba dalam mencari alternatif sumber pembiayaan/kegiatan baik ke Propinsi maupun ke Pusat sesuai dengan jalur koordinasinya.

“Adanya Dinas itulah, mereka dibentuk untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, bukan hanya sekedar pelengkap organisasi saja. Bahkan, kalau sebuah organisasi tidak aktif maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi terhadap keberadaannya," tegas Sujadi. (Manalu)