Kupastuntas.co, Lampung Utara – Menanggapi pertanyaan mengenai adanya isu akan roling atau mutasi jabatan dilingkungan Pemerintah Lampung Utara, Plt Bupati menyatakan semua itu bisa terjadi namun dirinya menegaskan saat ini jajarannya masih fojus pada konsolidasi dengan semua pihak.

Sebagaimana dikatakan, Plt Bupati Lampung Utara, Sri Widodo kepada sejumlah awak media yang menegaskan, semua itu bisa saja terjadi tapi dia juga menyatakan kalau saat ini masih terfokus pada konsolidasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten setempat.

"Dalam pemerintahan itu mengenal adanya perencanaan, penggerakan dan pengevaluasian, semua bisa-bisa saja (Roling), namun saat ini kita lebih fokus upaya penggerakan dulu, bagaimana netralitas pegawai, sudah kita apelkan para Kadis, Camat, tadi Forkopimda. Dengan Dewan juga yang intinya satu, Polri, TNI semua dari angkatan netral dan tidak berpihak pada siapapun, tanpa titik dan koma. harus profesional," jelas Sri Widodo, yang didampingi Ketua DPRD Rahmat Hartono, Wakil Ketua I Nurdin Habim, dan Kadis Kominfo Sany Lumi, usai paripurna dua Raperda, Selasa (20/2/2018).

Menyangkut perjalanan arus politik di daerah Bumi Ragem Tunas Lampung, Plt Bupati Lampung Utara itu kembali menegaskan, ada sanksi tegas dalam menindak para ASN yang terlibat politik praktis. Tentunya ada pihak menangani permasalahan tersebut.

"Ada sanksi, kita sudah bentuk majelis kehormatan, tentunya ada sanksi ringan, berat, sampai pemecatan. Dan akan dibahas oleh majelis kehormatan yang dipantau oleh Provinsi dan Pusat, sesuai dengan aspirasi dewan tadi bahwa kita ingin Lampura menjadi percontohan demokrasi yang baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun," ujarnya. (Sarnubi)