Kupastuntas.co, Lampung Utara - Anggaran publikasi pada tahapan Pemilihan Umum Kepala Dearah (Pemilukada) Lampung Utara yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum jelas bagaimana proses pertanggungjawabanya.

Menurut Ketua KPU Lampung Utara, Marthon kepada sejumlah awak media, pihak KPU sendiri belum menemukan formula terbaik bagaimana caranya pembagian anggaran yang diketahui menurut Sekretaris KPU, Horison hanya sebesar Rp65 juta dan dana tersebut untuk seluruh media.

Dalam hal ini, KPU sendiri terkesan melempar bola hangat dengan langkah memberikan anggaran itu ke puluhan media, sehingga mereka (KPU) tidak terlalu memikirkan pembagian jumlah anggaran yang notabene tidak mencakupi kebutuhan media.

"Kami butuh publikasi tapi terbatas, jadi maunya gimana mau MoU dengan media (wartawan) Lembaga profesinya atau gimana. Kalau bahasa sederhananya, ini KPU ada duit, tapi siapa yang mau mengelolanya, dan ini ada momen-momen yang harus di publis bukan diliput, karena diliput itu mengarah pada berita, dan bagaimana proses pertanggungjawabanya, karena setiap menerima itu (dana) harus ada pertanggungjawaban," kata Marthon, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ditambah Marthon, walaupun jabatannya sebagai ketua dirinya tidak bisa memutuskan secara sepihak guna memutuskan pola apa yang tepat guna pembagian anggaran publikasi yang terbilang sedikit tersebut.

"Walaupun saya ini ketua, pasti ada anggota dan dibahas dulu. Ini mau polanya gimana, ini juga kalian masih belum sepakat, ada yang mau lembaganya ada yang mau profesinya. Anggaran itu terlampau terbatas. Kalau waktu itu sekitar 65 juta, ini banyak media cetak harian, mingguan, elektronik online," ucapnya.

Diakuinya, kalau di KPU tempatnya bernaung, tidak ada yang ahli dalam hal membagi anggaran hinga dapat dipertanggungjawabkan. Disebutnya, pernah terjadi prosesi peliputan (berita) yang menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Di KPU ini tidak ada yang ahli membagi-bagi anggaran itu dan setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan. contoh beberapa hari yang lalu kan tidak bisa. Bagaimana di pertanggungjawaban. Walau ada buktinya (tertulis) apa bisa diangkut semua untuk di dipertanggungjawabkan bahwa mereka bagian dari pengeluaran anggaran ini. Saya marah saat itu," kata Marthon, ketika ditemui diruang kerjanya.

Masih kata pria yang kerapkali menggunakan peci itu, saat ini dirinya sedang menampung aspirasi atau masukan sebagai solusi guna pembagian dana negara tersebut. Tentunya dengan asas keadilan dan tidak membuat keributan.

"Saya pengen ada satu kesepakatan dari semua media polanya seperti apa, ini baru 2-3 orang dari satu lembaga sudah berbeda pandangan. Jadi gimana? Ini semua kan teman saya semua, kita bertemu terus. Masa iya saya harus formal-formalan, saya enggak perduli, saya juga enggak berfikir seperti itu (tidak perduli) mau saya ini bisa terakomodir dengan baik, bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya telah bertemu dengan pihak sekretariat guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Dengan menambah jumlah anggaran publis tentunya dengan waktu yang terbatas.

"Dua tiga minggu yang lalu saya sudah sampaikan, bisa tidak kalian (sekretariat) mengelola bagaimana caranya menganggarkan menjadi Rp100 juta. Inikan dari satu ke satu menjadi masalah terus (Pertanggungjawaban anggaran), dan sudah tidak utuh. Tapi ketika sudah mepet, ketika saya butuh saya hubungi medianya, kan selesai. Tapi apa harus begitu, kalau bisa saya ini bagaimana semuanya bisa berbaikan," ujarnya. (Sarnubi)