• Selasa, 26 November 2024

Plt Bupati Lampura Sri Widodo : ASN Harus Profesional Menjalankan Tugas Pelayanan Masyarakat

Kamis, 15 Februari 2018 - 18.08 WIB
71

Kupastuntas.co, Lampung Utara - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara agendakan tiga program utama menjelang dihelatnya pesta demokrasi (Pilkada) kabupaten setempat.

Sri Widodo, sebagai Plt Bupati Lampung Utara itu mengatakan dirinya berkometmen menjalankan tata kelola birokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada dan menciptakan iklim situasi yang kondusif di daerah.

Pernyataan itu disampaikannya pada hari pertama masuk kantor selaku pejabat bupati setempat kepada sejumlah wartawan di ruangannya, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya dia akan tetap melanjutkan program Bupati yang sudah berjalan dan dianggap baik lalu membenahi yang  kurang baik.

"Soal birokrasi, keuangan akan kita benahi bersama-sama. Karena tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan masukan dari stakeholder yang ada. Kita butuh kerjasama," kata Sri Widodo.

Lebih lanjut, Sri Widodo mengatakan tugas yang harus dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada adalah menjaga netralitas ASN. Untuk itu diharapkannha ASN tidak ikut-ikutan dalam dukung mendukung terhadap salah satu paslon.

"Karena ASN harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lalu pemerintah setempat sendiri bersama-sama unsur forkopimda lainnya harus bisa menjaga dan menciptakan situasi dan iklan yang kondusif baik di birokrasi maupun  di tengah-tengah masyarakat.

"Intinya saya meminta dukungan khususnya birokrasi yang harus satu visi dalam melakukan tugas pembangunan. Bukan masalah lama atau tidaknya waktu yang diberikan kepada saya akan tetapi niat tulus kita untuk membenahi, bekerja dan mengabdi demi kemajuan pembangunan," ungkapnya.

Dia pun berjanji akan memberdayakan secara maksimal posisi-posisi jabatan strategis pemerintahan seperti Kepala Dinas, Kepala Badan dan unsur lainnya karena mereka merupakan orang-orang yang dianggap cakap, cerdas dan mampu serta bertanggung jawab melakukan tugas di bidangnya masing-masing.

Mengenai masalah dana PHO rekanan tahun 2017 lalu yang sampai saat ini belum terealisasi. Plt Bupati Lampung Utara itu mengatakan, hal tersebut masuk dalam agenda utama yang akan dibahasnya bersama unsur terkait.

"Masalah itu juga segera akan kita rapatkan. Kalau bisa dipercepat dan dipermudah kenapa harus ditahan dan lama. Kita harus cari trobosan dalam hal ini mempersingkat rentang kendali. Tidak harus secara formal. Kita sudah memilah dan mengkaji persoalan mana saja yang masuk dalam skala prioritas," paparnya, yang kembali meminta dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas pembangunan di Lampung Utara. (Sarnubi) 

 

 

 

Editor :