Pasca Ditutup, Puluhan TKA PT San Xiong Terancam Dideportasi

Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Pasca ditutup Pemkab Lampung Selatan, puluhan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan PT San Xiong Steel Indonesia yang beroperasi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, terancam deportasi.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Imigrasi Kalianda, Lampung Selatan Edy Firyan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (14/2/2018).
Menurutnya, tindakan deportasi tersebut dapat dilakukan, apabila Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencabut izin kerja seluruh TKA di perusahaan peleburan besi tersebut.
“Kalau itu ditutup, berarti mereka sudah tidak bekerja lagi. Artinya, kalau Disnaker mencabut izin kerja mereka, mereka bisa dideportasi,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya memerintahkan jajarannya untuk mengecek secara langsung adanya kasus kecelakaan kerja salah seorang karyawan perusahaan, termasuk mencari tahu terkait dengan pemasangan plang penutupan sementara oleh Pemkab Lampung Selatan, Selasa kemarin.
“Kita ingin mengecek secara langsung kondisinya seperti apa,” kata Edy.
Ia menambahkan, jumlah TKA di PT San Xiong Steel Indonesia yang memegang kartu izin tinggal terbatas (Kitas) per tanggal 14 Febuari 2018, ada sebanyak 27 orang. Sedangkan data orang asing yang memperpanjang izin kunjungan di perusahaan yang bersangkutan terdapat 3 orang TKA.
“Totalnya ada 30 orang, 27 memegang izin terbatas, 3 kunjungan,” kata Dia.
Edy menyebutkan, rata-rata TKA yang bekerja di PT San Xiong Steel Indonesia memiliki izin antara 6-12 bulan.
“Semua TKA berasal dari negeri Cina,” tandasnya. (Dirsah/Edu)
Berita Lainnya
-
Emak-emak Padati Pasar Murah di Sragi Lampung Selatan
Rabu, 12 Maret 2025 -
Pria Diduga Hamili Santriwati Pembuang Bayi di Lamsel Dilaporkan ke Polisi
Selasa, 11 Maret 2025 -
Tangkal Antrean Arus Mudik, Polres Lamsel Fungsikan Lapangan Expo Jadi Pos Pelayanan
Selasa, 11 Maret 2025 -
Sokong 100 Hari Kinerja Bupati, Direktur RSUD Bob Bazar Luncurkan Program Andalan: Reaktivasi BPJS dan Ambulans Jenazah Gratis
Selasa, 11 Maret 2025