Kupastuntas.co, Jakarta - Teror terhadap para pemuka agama merupakan upaya ada domba antar umat beragama. Masyarakat jangan sampai terpancing dengan peristiwa tersebut.

Ibadah pagi di Gereja St Lidwina, Sleman, Yogyakarta, Minggu (11/02/2018), terganggu.  Seorang pria bernama Suliyono (23), masuk ke gereja membawa pedang dan melukai jemaat dan pastur yang tengah beribadah di dalam gereja.

Sebelumnya, Senin (05/02/2018), Biksu Mulyanto Nurhalim, seorang ulama Budha di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, diduga menjadi korban persekusi. Rumahnya di Kampung Kebon Baru RT 01/01, Desa Babat, Kecamatan Legok, diserbu sekelompok warga Babat lantaran curiga dijadikan tempat ibadah.

Dua Kasus tersebut merupakan ujian keberagaman bangsa ini. Bicara keberagaman, dalam musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa yang digelar di Jakarta, Kamis (8-10/02/2018), disepakati tujuh pokok rumusan.

Di antaranya pandangan dan sikap umat beragama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. “Pemuka agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa, bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia, dan oleh karena itu harus dipertahankan keutuhannya,” kata Din Syamsudin, Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, yang membacakan rumusan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/02/2018).

Pemuka Agama di Indonesia, meyakini bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis,dan kristalisasi nilai-nilai agama.

“Indonesia adalah rumah bersama bagi semua elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten,” tegas Din.

Pemuka Agama di Indonesia memandang bahwa semua upaya yang ingin mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

“Terhadap mereka yang ingin melakukan hal demikian perlu dilakukan pendekatan yang dialogis dan persuasif melalui pendidikan dan penyadaran untuk memahami dan menerima NKRI berdasarkan Pancasila,” ucap Din.

Mengenai etika kerukunan antar umat beragama, peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa menyatakan, setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Karena itu, setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.

“Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa,” bunyi kesepakatan itu.

Selain itu, setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.

Presiden Jokowi, mengatakan, aparat pemerintah dan para pemuka agama harus selalu bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kokoh, bukan saja toleran dan saling pengertian semata, tetapi juga terus saling bekerja sama, bersinergi menjaga pendidikan dan sikap umatnya masing-masing.

“Bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang terbuka, bekerja sama untuk meningkatkan saling pengertian antar agama, antar etnis, dan antara status sosial,” kata Presiden Jokowi saat menerima para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/02/2018) sore.

Kepala Negara mengingatkan, aparat pemerintah dan para pemuka agama juga harus terus-menerus mengingatkan masyarakat tentang nikmatnya perdamaian, nikmatnya persaudaraan, nikmatnya kerukunan, nikmatnya persatuan, yang terus harus disyukuri. (*)