Kupastuntas.co, Jakarta - Surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berlanjut pada triwulan IV/2017 dengan defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman mengatakan surplus NPI tercatat US$1,0 miliar. "Surplus ini ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus cukup besar, terutama bersumber dari investasi langsung dan investasi portofolio," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (09/02/2018).

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tetap terkendali dalam batas yang aman. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2017 meningkat menjadi US$130,2 miliar, tertinggi dalam sejarah.

Cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,3 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

Adapun, surplus transaksi modal dan finansial ditopang oleh optimisme terhadap prospek ekonomi domestik dan menariknya imbal hasil keuangan domestik. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan IV/2017 tercatat sebesar US$6,5 miliar terutama bersumber dari surplus investasi langsung dan investasi portofolio.

Namun, Agusman mengungkapkan surplus transaksi modal dan finansial tersebut lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya.

"Lebih rendahnya surplus pada triwulan IV/2017 disebabkan oleh menurunnya surplus investasi langsung, seiring dengan outflow investasi langsung di sektor migas, dan menurunnya surplus investasi portofolio sebagai dampak keluarnya dana asing dari instrumen surat berharga berdenominasi rupiah sehubungan dengan adanya ketidakpastian dari sektor eksternal pada awal triwulan IV/2017," kata Agusman.

BI juga mencatat defisit transaksi berjalan masih terkendali dalam batas yang aman meski mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

Defisit transaksi berjalan triwulan IV/2017 tercatat sebesar US$5,8 miliar (2,2% dari PDB), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar US$4,6 miliar (1,7% dari PDB).

Menurut Agusman, peningkatan defisit tersebut disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang yang disertai peningkatan defisit neraca jasa.

Lebih rendahnya surplus neraca perdagangan barang bersumber dari kenaikan impor, seiring menguatnya kebutuhan domestik untuk investasi dan kegiatan produksi, yang melampaui kenaikan ekspor.

Sementara itu, kenaikan defisit neraca jasa terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit jasa transportasi sejalan dengan kenaikan impor barang. Untuk keseluruhan tahun, NPI 2017 mencatat surplus yang relatif besar dengan defisit transaksi berjalan yang terus membaik dan terkendali di bawah 2,0% dari PDB.

Surplus NPI 2017 tercatat sebesar US$11,6 miliar ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan membaiknya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik.

"Defisit transaksi berjalan tahun 2017 tercatat sebesar US$17,3 miliar atau 1,7% dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang sebesar 1,8% dari PDB."

Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah meningkatnya impor migas, defisit neraca jasa terkait defisit jasa transportasi, dan neraca pendapatan primer terutama untuk pembayaran repatriasi hasil investasi asing.

Perkembangan NPI pada 2017 secara keseluruhan menunjukkan terpeliharanya keseimbangan eksternal perekonomian sehingga turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi.

Agusman menegaskan Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan global, khususnya yang dapat memberikan risiko bagi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan antara lain terkait normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, tekanan geopolitik di beberapa kawasan, dan kenaikan harga minyak dunia.

"Bank Indonesia meyakini kinerja NPI akan semakin baik didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, khususnya dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," kata Agusman. (*)