Padang, kupastuntas.co - Sebagai pembicara seminar tentang pariwisata pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas memulai dengan menceritakan pentingnya bandar udara.

"Sebagus apa pun pariwisata kita, jika untuk datang orang harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam, akan sulit mendatangkan wisatawan," kata Azwar Anas, Rabu (7/2/2018).

Karena itu, setelah menjadi bupati dan menetapkan pariwisata sebagai program unggulan, prioritas yang dibangun adalah Bandara Blimbing.

"Membangun Bandara Blimbing, kami tidak meminta bantuan pusat. Seluruhnya dibiayai APBD," ujarnya.

Alasannya, jika meminta bantuan pemerintah pusat, terminal bandara akan dibangun dengan gedung modern berdinding kaca, seperti umumnya bandara internasional.

Menurut Anas, bangunan seperti itu akan menghilangkah nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Bahkan membuat warganya termarjinalkan. "Kami membangun bandara dengan mengadopsi budaya lokal," katanya.

Sebagai daerah mayoritas Muslim, memiliki kebiasaan mengantarkan jemaah haji atau umrah yang melibatkan warga dalam jumlah banyak.

Dengan bandara modern, para pengantar jemaah haji atau umroh, tak bisa seluruhnya masuk bandara. Mereka hanya duduk-duduk di halaman bandara yang seringkali tampak seperti orang telantar.

Di Bandara Blimbing, kata dia, memiliki ruang yang luas di lantai atas yang mampu menampung para pengantar jemaah haji atau umroh.

"Kebiasaan pengantar jemaah haji atau umroh, baru pulang setelah melihat pesawatnya terbang. Padahal saat mereka melambaikan tangan, jemaah yang diantar juga tidak melihat," katanya.

Hal lain untuk mempertahankan budaya warga setempat, kata Anas, pemerintah menerbitkan peraturan yang mempertahankan hamparan sawah di sekitar bandara. "Kalau tidak dilarang, sudah tumbuh ruko-roku di sekitar bandara," katanya.

Bandara Blimbing yang dibangun dengan konsep tanpa mesin pendingin ruangan (AC), menurut pengakuan bupati yang pernah menjadi anggota DPR RI ini, mendapat respon positif dari para wisatawan yang berkunjung ke sana.

Kebijakan lain terkait pariwisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hanya mengizinkan pendirian hotel bintang tiga ke atas. "Kami tidak mengizinkan hotel melati karena akan menutup ruang masyarakat mengembangkan home stay," katanya.

Kebijakan itu terbukti mendorong masyarakat mendirikan home stay yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 500 rumah. "Jadi harus berkolaborasi, investor berkembang, masyarakat juga diuntungkan dengan pariwisata," katanya.

Kebijakan lain terkait pembangunan hotel, kata Anas, pemerintah setempat mewajibkan investor membangun hotel dengan menggunakan ornamen lokal.

Sama seperti yang diungkapkan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, menurut Anas, membangun pariwisata harus berbasis pada budaya masyarakat setempat. Hal ini akhirnya mampu menggerakkan masyarakat untuk turut membangun pariwisata. Dengan demikian, biaya membangun sektor ini bisa menjadi jauh lebih murah. (*).