Kupastuntas.co, Tulang Bawang - Dalam rangka percepatan capaian target kinerja program kerja utama (strategis) pajak daerah Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lakukan rapat koordinasi dengan Dinas Terkait.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Ria Holdi mengatakan, guna merumuskan kebijakan teknis dalam rangka menggali PAD sesuai dengan yang telah ditargetkam dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018, kami melakukan koordinasi dengan satuan kerja (satker) yang menjadi pendukung didalam perpajakan daerah.

"Pada hari ini untuk yang kedua kalinya kami mengundang Satker terkait guna membahas percepatan capaian target pajak tahun 2018 ini diantaranya ada 12 aitem pajak yang di kelola oleh Bapenda, ujarnya."

Saat di rapat koordinasi telah dilakukan yang pertama mengundang Inspektorat, Kabag Hukum Setdakab Tuba, Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS guna membahas 4 item pajak yakni PBB-P2, Piutang PBB-P2,  pajak hotel dan pajak hiburan.

Pada hari ini, Kamis (1/2) lanjut Ria Holdi telah mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan Kabag Hukum Setdakab, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, guna membahas pendapatan Pajak  Parkir, pajak Restoran, Pajak Sarang Burung walet dan pajak reklame.

Selanjutnya untuk minggu depan kami juga akan mengundang Bappeda, Dinas PU,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Kabag Hukum setdakab, PPNS,Badan Satpol PP untuk membahas aitem pajak BPHTB, Pajak Penerangan jalan ,pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam.

Dengan adanya koordinasi dengan satker terkait tidak lain untuk merumuskan  rencana aksi percepatan program kerja utama (strategis)  badan pendapatan daerah kabupaten tulang bawang tahun anggaran 2018 sehingga capaian target Pajak dapat terpenuhi.

Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi tersebut Guna merumuskan kebijakan tehnis dalam rangka menggali PAD, Melakukan intenaifikasi dan ekstensifikasi penggalian PAD untuk meningkatkan daya saing daerah,sinergitas wilayah dan berkembangnya kampung sejahtera dan mandiri, Melakukan pembinaan aparatur dalam mengelola dan menggali PAD untuk terwujud penyelenggara tata kelola PAD  yang berkualitas, bersih, transparan, mudah, cepat, dan pro rakyat, Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dgn menggunakan tehnologi informasi/IT, serta Merumuskan kebijakan tehnis dalam memberikan keringanan untuk pembayaran pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. (Win)