Bandar Lampung, kupastuntas.co - Pemerintah Provinsi Lampung siap menjalin komunikasi dengan Pemkot Bandar Lampung terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan.

Plt Sekda Provinsi Lampung Hamartoni mengatakan, pencairan DBH ada mekanisme yang harus dijalankan. Ia menyebut hal itu  merupakan usulan internal pemerintahan, yaitu Pemprov Lampung dengan Pemkot Bandar Lampung. Tidak ada kaitannya dengan elemen masyarakat.

“DBH tidak ujuk-ujuk didapat dan dibagi, ada mekanismenya. Kemudian kalau masalah kewajiban, kami juga mengalami hal ini dari (pemerintah) pusat. Kadang DBH pusat juga tidak sesuai dengan penerimaan kita. Tapi kita tanggapi biasa-biasa saja, nggak ada unjuk rasa ke pusat,” ujar Hamartoni saat menerima  sejumlah perwakilan warga Bandar Lampung, di Kantor Diskominfotik Lampung, Senin (22/1/2018).

Sekda didampingi Asisten I Hery Sulianto, Kadiskominfotik Chrisna Putra dan Kabiro Humas Protokol Bayana.

Ia menyebut, sebenarnya Pemkot Bandar Lampung juga punya kewajiban yang belum dibayar, seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, DBH sesuai ketentuan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Provinsi akan segera membayar DBH Kota Bandar Lampung.

“Persoalan ini tidak perlu kita libatkan elemen masyarakat. Tetapi kami tetap menerima aksi damai ini dengan baik, karena kita semua warga Lampung, kita semua sama NKRI. Tapi Kalau guru honorer menuntut DBH untuk gaji itu tidak ada relevansinya. Tidak ada kaitannya dengan DBH,” imbuhnya.

Asisten I Pemprov Lampung Hery Sulianto menambahkan, pihaknya siap membuka komunikasi yang baik dengan Pemkot Bandar Lampung terkait masalah ini. Sehingga tidak perlu ada aksi dari elemen masyarakat. Karena ini sifatnya merupakan koordinasi antara pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota.

“Ya kita membuka pintu selebar-lebarnya, kalau mau bertemu ya ayo, silahkan,” ujar Hery.

Untuk Diketahui, ratusan warga dari Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FBWLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin pagi. Mereka meminta Pemprov segera  membayarkan DBH Kota Bandar Lampung.

Setelah berorasi sekitar 1 jam lebih, para perwakilan warga akhirnya bertemu dengan jajaran Pemprov. Dalam dialog tersebut, perwakilan pendemo kembali menyampaikan poin-poin tuntutan mereka seputar DBH. (Tampan)