Kupastuntas.co, Tanggamus - Persoalan putus sekolah di Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Data terbaru menunjukkan sedikitnya 2.256 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK tercatat tidak melanjutkan pendidikan, mencerminkan masih besarnya tantangan pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan data residu Data Induk Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari total 138.862 peserta didik di Tanggamus, terdapat sekitar 2.308 siswa yang masuk kategori residu atau tidak aktif melanjutkan sekolah.

Kecamatan Kotaagung menjadi wilayah dengan jumlah residu tertinggi yakni 312 siswa dari total 14.606 peserta didik. Disusul Kecamatan Pugung sebanyak 235 siswa, Semaka 195 siswa, Gisting 155 siswa, Airnaningan 154 siswa, serta Cukuhbalak sebanyak 149 siswa.

Selain itu, Kecamatan Ulubelu mencatat 141 siswa tidak melanjutkan pendidikan, Kotaagung Timur 135 siswa, Kelumbayan 106 siswa, Kotaagung Barat 100 siswa, Talangpadang 95 siswa, dan Bulok 93 siswa.

Sementara wilayah lainnya seperti Wonosobo tercatat 111 siswa, Kelumbayan Barat 85 siswa, Sumberejo 82 siswa, Pulau Panggung 38 siswa, Gunung Alip 35 siswa, Pematangsawa 33 siswa, Limau 30 siswa, hingga Bandar Negeri Semuong sebanyak 24 siswa.

Tingginya angka tersebut sejalan dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Tanggamus yang masih berada di angka 7,63 tahun pada 2025 atau setara kelas VII SMP. Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung sebesar 8,61 tahun dan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun.

Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Lampung, Mohammad Solekhun, mengatakan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah Tanggamus.

“Sebagian besar anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah itu karena faktor ekonomi. Banyak yang akhirnya memilih membantu orang tua bekerja dibanding melanjutkan pendidikan,” kata Solekhun.

Menurut dia, persoalan tersebut banyak ditemukan di wilayah pedalaman dan pesisir yang akses pendidikannya masih terbatas. Selain faktor biaya, jarak sekolah yang jauh dan kondisi infrastruktur yang belum memadai turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

“Di beberapa daerah, anak-anak harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan kondisi jalan yang sulit. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk tetap sekolah,” ujarnya.

Solekhun menilai persoalan pendidikan di Tanggamus tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi sekolah semata. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk penguatan ekonomi masyarakat dan perhatian terhadap fasilitas pendidikan.

“Kita perlu intervensi yang lebih menyeluruh. Bukan hanya sekolahnya, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarganya. Kalau ekonomi masyarakat belum kuat, angka putus sekolah akan terus berulang,” katanya.

Sorotan serupa juga disampaikan aktivis Lembaga Analisis Kebijakan Publik (LANKIP), Panroyen. Menurut dia, tingginya angka putus sekolah merupakan gambaran nyata masih lemahnya pemerataan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

“Data ini sangat memprihatinkan. Ketika ribuan anak tidak melanjutkan sekolah, artinya ada persoalan serius yang belum mampu diselesaikan pemerintah daerah,” ujar Panroyen.

Ia menilai persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga menyangkut kemiskinan, infrastruktur, hingga minimnya perhatian terhadap wilayah terpencil.

“Banyak anak-anak di daerah pelosok harus menghadapi akses jalan buruk, fasilitas sekolah terbatas, bahkan kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka bekerja sejak usia dini,” katanya.

Panroyen menegaskan pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah agar angka putus sekolah tidak terus meningkat setiap tahun.

“Pendidikan tidak boleh kalah oleh keadaan ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, baik melalui bantuan pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, maupun penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di Tanggamus. Berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 2,6 persen penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi tingkat D1 hingga S3.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas sumber daya manusia Tanggamus akan tertinggal jauh. Ini bukan hanya soal pendidikan hari ini, tetapi masa depan daerah,” kata Panroyen.

Sementara itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terus mendorong program pendidikan nonformal melalui paket A, B, dan C sebagai alternatif bagi anak-anak yang telah putus sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Meski demikian, berbagai pihak menilai langkah tersebut perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih menyeluruh, mulai dari peningkatan akses pendidikan, bantuan ekonomi bagi keluarga miskin, hingga pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil. (*)