Di Balik Efisiensi Energi: Keresahan Publik atas Wacana Sekolah dan Kuliah Daring di Tengah Geopolitik Global, Oleh: Koderi
Koderi, Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pendidikan merupakan proses humanisasi yang membentuk manusia secara utuh. Pendidikan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui interaksi sosial yang bermakna.
John Dewey menyatakan bahwa pendidikan berlangsung melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sosial. Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan memerlukan dialog yang membebaskan dan kehadiran manusia secara autentik.
Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan tidak hanya berorientasi pada efisiensi energi semata.
Pembelajaran Daring dan Ketimpangan
Pembelajaran daring di masa krisis covid 19 menunjukkan hasil yang beragam dalam praktik pendidikan. Pembelajaran daring pada dasarnya menjaga keberlangsungan pendidikan pada masa krisis.
Data empiris menunjukkan bahwa pembelajaran daring menurunkan kualitas interaksi dan keterlibatan peserta didik.
Fenomena "Learning loss" menunjukkan penurunan; motivasi, karakter, tanggungjawab dan capaian belajar. Ketimpangan akses teknologi memperbesar kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial.
Peserta didik dari kelompok ekonomi lemah menghadapi keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran daring bergantung pada kesiapan sistem dan ketersediaan sumber daya.
Efisiensi Energi dan Keresahan Publik
Krisis energi global mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi bahan bakar. Pemerintah mengusulkan pembelajaran daring untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi. Wacana kebijakan ini memunculkan keresahan publik.
Masyarakat mempertanyakan dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan dan keadilan akses. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus tetap berorientasi pada kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan perlindungan hak peserta didik.
Komisi X menilai bahwa pembelajaran daring tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kondisi sosial, dan aspek pedagogis. Pandangan ini memperkuat bahwa kebijakan efisiensi energi di sektor pendidikan harus dikaji secara hati-hati dan komprehensif.
Perspektif Teoretis: Pendidikan, Sosial, dan Psikologis
Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi dalam zone of proximal development.
Pembelajaran daring mengurangi intensitas interaksi tersebut. Émile Durkheim menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai dan norma. Pembelajaran daring melemahkan fungsi sosial tersebut.
Edward Deci dan Richard Ryan menegaskan bahwa motivasi belajar memerlukan keterhubungan sosial. Pembelajaran daring yang bersifat individual menurunkan motivasi dan meningkatkan kejenuhan belajar.
Ketahanan Energi dan Geopolitik
Ketahanan energi menjadi isu strategis dalam konteks geopolitik global. Negara menghadapi ketidakpastian pasokan energi akibat konflik dan fluktuasi harga. Pemerintah berupaya menekan konsumsi energi melalui kebijakan efisiensi di berbagai sektor.
Sektor pendidikan menjadi target karena melibatkan mobilitas massal. Pembelajaran daring mengurangi penggunaan bahan bakar transportasi. Namun, kebijakan ini bersifat jangka pendek jika tidak diikuti dengan strategi energi berkelanjutan.
Pendidikan seharusnya mendukung kemandirian energi melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Risiko Reduksi Pendidikan
Wacana kebijakan pembelajaran daring berbasis efisiensi energi berpotensi mereduksi makna pendidikan. Pemerintah berisiko memandang pendidikan sebagai objek penghematan energi.
Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas pendidikan sebagai sistem sosial dan psikologis. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan pedagogi dapat memperlebar ketimpangan pendidikan.
Penurunan kualitas pembelajaran dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Model Pembelajaran Adaptif
Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan yang adaptif dan berkeadilan. Pemerintah dapat menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring.
Pemerintah harus memastikan pemerataan akses teknologi dan peningkatan kompetensi pendidik. Pemerintah juga perlu menjaga kesejahteraan psikologis peserta didik.
Kebijakan pendidikan harus mengintegrasikan aspek pedagogis, sosial, dan energi secara seimbang.
Penutup
Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Namun, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia.
Keresahan publik menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan yang adil dan manusiawi. Pandangan Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kualitas dan keadilan pendidikan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi jangka pendek.
Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang menjaga kualitas pendidikan sekaligus merespons tantangan global secara bijaksana. (*)
Berita Lainnya
-
AICIS dan Keberanian Mendefinisikan Ulang Peran Agama, Oleh Prof. H. Wan Jamaluddin Z, Ph.D
Jumat, 02 Februari 2024 -
Konferensi Moderasi Beragama (Sebuah Asa Harmoni Lintas Benua), Oleh: Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D
Rabu, 20 Desember 2023 -
Lukman Hakim Saifuddin: Moderasi Beragama Cegah Ekstrimisme
Rabu, 13 Desember 2023 -
Pilih Calon Pemimpin Punya Track Record Baik, Oleh: Pemimpin Redaksi Kupas Tuntas Zainal Hidayat, S.H
Senin, 04 Desember 2023








