Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah diketahui pendanaannya diambil dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun anggaran 2026.

Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223,5 triliun atau 29 persen dialokasikan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak mengganggu prioritas utama sektor pendidikan.

Ia menjelaskan, pemenuhan gizi memang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas belajar, terutama dalam mendukung konsentrasi peserta didik.

BACA JUGA: MBG Sedot Anggaran Pendidikan 223 Triliun, Anggaran Kesehatan 24,7 Triliun dan Pos Ekonomi 19,7 Triliun     

Namun, secara desain kebijakan, program MBG bersifat lintas sektor (intersectoral) yang seharusnya melibatkan berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan.

"Ketika pembiayaan program ini dibebankan pada anggaran pendidikan, maka akan terjadi perluasan tanggung jawab sektor pendidikan yang melampaui fungsi utamanya," ujarnya saat dimintai keterangan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, sektor pendidikan memiliki mandat utama yang mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, hingga penyediaan sarana dan prasarana.

Jika sebagian besar anggaran dialihkan untuk program yang bersifat pendukung, maka berpotensi mengganggu optimalisasi fungsi tersebut.

BACA JUGA: 223 Triliun Dana Pendidikan Dialihkan untuk MBG, Hampir 30 Persen Anggaran Pendidikan

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memunculkan risiko pergeseran prioritas. Program yang seharusnya mendukung proses belajar justru dikhawatirkan mengurangi kualitas sistem pendidikan jika tidak dikelola dengan tepat.

"Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung semangat belajar justru menimbulkan konsekuensi yang menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan dasar perhitungan dan kebutuhan anggaran MBG kepada publik.

Hal ini dinilai penting untuk menghindari spekulasi serta memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dapat dipahami secara bersama.

"Penjelasan yang komprehensif perlu disampaikan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, mengingat ini adalah anggaran publik yang digunakan," pungkasnya. (*)