‎Kupastuntas.co, Lampung Barat - Keluhan terhadap standar gizi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan mencuat dari sejumlah wali murid di Lampung Barat. Para orang tua siswa mempertanyakan kualitas menu yang dinilai belum mencerminkan tujuan utama program pemenuhan gizi anak.

‎Keluhan tersebut muncul setelah wali murid melihat langsung paket MBG yang dibagikan kepada anak-anak mereka di sekolah.

Menu yang diterima dinilai terlalu sederhana dan belum memenuhi prinsip gizi seimbang bagi peserta didik.

‎‎Sejumlah wali murid mengaku terkejut karena menu yang dibagikan tidak sesuai ekspektasi mereka terhadap program nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi anak, terutama di masa pertumbuhan.

‎Di beberapa satuan pendidikan, di kecamatan Batu Brak, misalnya menu MBG terdiri dari, Dua butir telur, satu kotak susu, dua pcs biskuit regal dan satu salak untuk menu MBG siswa kelas 4-6, kemudian untuk siswa kelas 1-3 menu nya terdiri dari satu butir telur, dua buah salak, dua pcs biskuit regal.

‎Kemudian di Kecamatan Balik Bukit menu MBG nya terdiri dari satu kotak susu, satu butir telur, satu kue dan satu bungkus kecil kurma yang diperuntukkan selama 3 hari.

Sementara di Kecamatan Belalau, menu MBG nya terdiri dari satu pcs bolu roma bonita, satu kotak susu dan pisang sebagai menu berbuka puasa.

‎Menu tersebut dinilai minim variasi dan belum mencakup unsur gizi lengkap, terutama ketiadaan lauk sumber protein hewani maupun nabati yang dinilai penting bagi tumbuh kembang anak.

‎“Kalau hanya susu, pisang, dan bolu, kami mempertanyakan di mana letak makan bergizinya. Anak-anak butuh asupan yang benar-benar menunjang kesehatan,” ujar salah satu wali murid kepada kupastuntas.co, Kamis (26/2/2026).

‎Meski komposisi menu berbeda, wali murid menilai kualitas gizinya tidak jauh berbeda dengan wilayah lain, karena sama-sama belum memenuhi unsur gizi seimbang sesuai kebutuhan anak sekolah.

‎Perbedaan menu antarwilayah tersebut justru menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid terkait standar penyusunan menu MBG yang digunakan oleh masing-masing dapur penyedia.

‎Para orang tua mempertanyakan apakah terdapat standar gizi baku yang sama dalam penyusunan menu MBG, serta sejauh mana peran ahli gizi dalam menentukan komposisi makanan yang dibagikan.

Wali murid menilai, jika program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, maka setiap dapur MBG seharusnya memiliki ahli gizi yang kompeten dan mengacu pada standar nasional pemenuhan gizi.

‎"Kan masing-masing dapur punya ahli gizi, disampaikan dong seperti apa standar gizi yang harus terpenuhi, apakah menu yang dibagikan sudah memenuhi harus di cek karena itu lah fungsi ahli gizi, jangan asal bagi saja tapi komposisi gizi nya saja tidak mencukupi," sambungnya.

‎Standar tersebut diharapkan mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak serta pedoman gizi seimbang, sehingga menu yang disajikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bernilai gizi.

Selain soal kualitas menu, wali murid juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran MBG. Mereka menilai menu yang diterima anak-anak tidak sebanding dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

‎“Kalau memang ada anggaran per anak setiap hari, kami ingin tahu perhitungannya seperti apa. Jangan sampai anggaran besar, tapi yang diterima anak-anak justru sangat minim, karena kami dapat informasi kalau anggaran nya 13-15 ribu per siswa," ujar wali murid lainnya.

‎"Jika benar anggaran yang dialokasikan tersebut nilai nya segitu, apakah menu yang dibagikan harga nya sudah sesuai? karena dihitung saja jika menu nya hanya susu, bolu bonita dan pisang, susu biasanya 3 ribu, bolu bonita 2 ribu, pisang paling seribu itu aja total nya baru 6 ribu," kata dia.

‎Ia menambahkan, para orang tua sangat mendukung program tersebut, namun para orang tua juga wajib mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan sebab anggaran yang digelontorkan merupakan uang yang bersumber dari pajak rakyat.

‎"Itukan uang rakyat, uang kita para orang tua juga. Wajar dong kalau kami mempertanyakannya, ketika uang pajak digunakan untuk kepentingan rakyat apalagi untuk anak-anak tentu harus sesuai ketentuan dong," tegasnya.

‎Jika tidak dikelola secara transparan wali murid menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan peserta didik sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak.

Atas dasar itu, para orang tua siswa mendesak agar terdapat pengawasan eksternal yang independen di setiap dapur MBG guna memastikan kesesuaian menu dengan anggaran dan standar gizi.

‎Mereka menilai pengawasan eksternal penting agar proses perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan berjalan transparan dan akuntabel.

‎Sementara itu, anggota Satgas MBG Lampung Barat, Marjohan, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG berpedoman pada Surat Keputusan Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG Tahun Anggaran 2026.

‎Ia menyebutkan bahwa pagu MBG dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 dengan besaran bantuan rata-rata Rp15.000 per hari untuk setiap penerima manfaat.

‎Khusus bagi anak usia enam bulan hingga balita serta peserta didik PAUD/TK/RA dan SD/MI kelas 1 hingga 3, pagu maksimal ditetapkan sebesar Rp13.000 per hari dengan memperhatikan harga bahan pangan di masing-masing wilayah.

‎Marjohan menegaskan bahwa seluruh dapur MBG seharusnya melibatkan ahli gizi untuk memastikan menu yang disusun memenuhi standar gizi sesuai juknis yang berlaku, serta menampung masukan wali murid sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG ke depan lebih berkualitas dan tepat sasaran. (*)