Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di sejumlah daerah menuai keluhan dari masyarakat.

Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengaku menerima berbagai laporan terkait kualitas menu makanan yang disediakan di beberapa dapur penyelenggara MBG.

Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyuarakan keluhan tersebut. Menurutnya, masukan itu penting sebagai bahan evaluasi agar program berjalan sesuai tujuan.

"Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan persoalan terkait menu makanan bergizi yang tidak sesuai harapan. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (25/2/2026).

Mikdar menegaskan, setiap dapur MBG seharusnya memiliki standar pengawasan internal, termasuk adanya tenaga gizi, kepala dapur, serta penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi.

Mereka memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan telah memenuhi standar sebelum didistribusikan.

"Setiap menu itu ada ketentuannya. Kalau memang sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, baru bisa disalurkan ke penerima manfaat," jelasnya.

Ia mengakui, permasalahan ini tidak terjadi di semua dapur. Masih banyak dapur yang telah menjalankan program dengan baik. Namun, beberapa temuan yang beredar di masyarakat tetap harus menjadi perhatian serius.

Untuk itu, DPRD Lampung mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari tim yang telah dibentuk pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kita minta Satgas atau tim pengawas untuk rutin melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur. Tujuannya agar kualitas makanan tetap terjaga dan sesuai standar," tegasnya.

Menurutnya, sidak juga penting untuk mencegah adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam penyediaan makanan yang tidak sesuai ketentuan.

"Kalau ada pengawasan yang rutin, tentu dapur akan lebih berhati-hati. Jangan sampai ada unsur kesengajaan yang justru merugikan penerima manfaat," tambahnya.

Selain itu, Mikdar juga menjelaskan adanya perbedaan anggaran per porsi dalam program MBG. Untuk balita, anak TK, hingga siswa kelas 1 - 3 SD, anggaran ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi.

Sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA sebesar Rp10.000 per porsi. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan menu lengkap seperti susu, telur, roti, buah, dan lauk lainnya.

Namun di lapangan, dapur penyedia menghadapi tantangan akibat kenaikan harga sejumlah bahan pangan, seperti daging ayam dan susu UHT yang menjadi komponen utama menu MBG.

"Kondisi harga bahan pokok saat ini memang naik, termasuk daging ayam dan susu. Bahkan susu UHT juga cukup sulit didapat. Ini menjadi kendala di lapangan," ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas makanan.

"Jangan sampai karena kendala harga, mutu makanan jadi dikurangi. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas," katanya.

Ia menegaskan, apabila kualitas makanan tidak memenuhi standar gizi, maka program MBG tidak akan memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat.

Karena itu, DPRD Lampung berharap pengawasan yang ketat dapat memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Kalau kualitas gizinya tidak terpenuhi, tentu program ini tidak akan efektif. Maka dari itu, pengawasan harus benar-benar diperkuat,"pungkasnya. (*)