Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan ramadhan di sejumlah daerah menuai keluhan dari masyarakat.

Menu yang dibagikan dinilai belum memenuhi standar gizi yang diharapkan, terutama untuk kebutuhan anak-anak sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengakui bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dan masukan dari masyarakat terkait kualitas menu yang diberikan.

Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis  program MBG sebenarnya sudah mengatur jenis makanan yang diperbolehkan, termasuk makanan dengan kategori semi basah.

"Kalau juknis-nya itu sudah jelas. Makanan boleh semi basah. Contohnya seperti tempe goreng, kering tempe, pisang, susu, atau bubur kacang hijau. Model seperti itu diperbolehkan, sepanjang dipastikan makanan tersebut aman dikonsumsi sampai waktu berbuka puasa," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (25/2/2026).

Namun di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala, salah satunya terkait distribusi makanan. Saipul menyebut ada oknum penyedia yang tidak menjalankan ketentuan dengan baik.

"Misalnya telur, secara teori dimasak dari malam sampai sore masih aman. Tapi kadang ada yang nakal, mengirim telur dalam kondisi mentah. Memang lebih awet, tapi berisiko pecah saat sampai ke anak-anak," jelasnya.

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi adalah ketersediaan dan harga bahan pangan kering dari pemasok. Menurutnya, meskipun anggaran program terlihat cukup, namun jika dihitung dari sisi kecukupan gizi, masih menjadi tantangan.

"Kalau dihitung, sebenarnya dari sisi anggaran itu cukup. Misalnya roti satu bungkus sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000, ditambah susu dan telur. Totalnya berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000. Tapi memang dari sisi nilai gizinya, itu yang banyak diprotes, dan kami akui itu," katanya.

Ia menjelaskan bahwa anggaran MBG rata-rata sebesar Rp10.000 per anak per hari. Namun dalam praktiknya, terdapat variasi penggunaan anggaran oleh penyedia makanan.

"Ada hari tertentu yang biayanya bisa lebih dari Rp10.000, misalnya Rp12.000 atau Rp14.000. Maka di hari berikutnya harus ditekan di bawah Rp10.000 agar tetap sesuai rata-rata anggaran. Itu yang diatur oleh masing-masing penyedia," tambahnya.

Meski demikian, Saipul menegaskan tidak semua kekurangan dapat dimaklumi, terutama jika menyangkut kelalaian yang berpotensi merugikan anak-anak.

"Kalau telur mentah dibungkus plastik untuk anak SD, itu jelas tidak bisa dimaklumi karena rawan pecah," tegasnya.

Saat ini, Satgas MBG Provinsi Lampung terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk koordinator wilayah di 15 kabupaten/kota, pihak terkait di lapangan, serta Satgas tingkat daerah.

"Kami terus berkoordinasi dengan Korwil di 15 kabupaten/kota, kemudian dengan pihak terkait lainnya, untuk memastikan pelaksanaan program ini bisa diperbaiki dan sesuai dengan tujuan awal," pungkasnya. (*)