• Senin, 23 Februari 2026

Sensus Ekonomi Digelar Serentak Mei-Juli 2026, Bupati Lampung Barat Tekankan Akurasi Data

Senin, 23 Februari 2026 - 15.21 WIB
16

Parosil Mabsus saat menerima audiensi jajaran BPS yang dipimpin Tambat Sahrial. di ruang kerja Bupati Lampung Barat, Senin (23/2/2026). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mampu membaca waktu dan menggunakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Parosil Mabsus saat menerima audiensi jajaran yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Tambat Sahrial. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Lampung Barat, Senin (23/2/2026).

Menurut Parosil, sensus ekonomi merupakan program strategis yang hasilnya akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut.

Ia menekankan pentingnya objektivitas dalam proses pendataan. Parosil berharap hasil sensus nantinya mampu menampilkan grafik pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“Saya sangat berharap pihak BPS dapat melaksanakan sensus secara objektif, sehingga hasilnya benar-benar menunjukkan kondisi ekonomi Lampung Barat yang sesungguhnya,” ujar Parosil.

Parosil mengingatkan agar hasil sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tidak justru menunjukkan grafik stagnan atau menurun. Menurutnya, kondisi perekonomian Lampung Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan.

Ia menilai, jika hasil sensus tidak sejalan dengan kondisi riil, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pendataannya. Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi akurasi data adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, Parosil juga menyoroti strategi petugas sensus di lapangan. Ia menilai pendekatan yang kurang tepat dapat membuat masyarakat tidak memahami tujuan pendataan, sehingga data yang diberikan tidak akurat.

“Petugas sensus harus bisa melihat waktu. Jangan sampai melakukan pendataan saat masyarakat sedang sibuk, karena itu akan memengaruhi kualitas data yang disampaikan,” tegasnya.

Ia berharap, petugas sensus mampu memilih waktu yang tepat agar masyarakat dapat memberikan informasi secara lengkap dan jujur. Dengan demikian, hasil statistik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata.

Parosil menambahkan, hasil sensus ekonomi yang akurat sangat penting sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Data tersebut juga akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi.

“Saya berharap hasil sensus ekonomi ini nantinya memaparkan data yang menggembirakan dan bisa menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” tutup Parosil.

Sementara itu, Plt Kepala BPS Lampung Barat, Tambat Sahrial, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat undang-undang.

Ia menyebutkan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 mendatang.

Dalam pelaksanaannya, BPS akan menggunakan beberapa moda pendataan. Metode yang digunakan meliputi pendataan berbasis web, aplikasi Android, serta metode konvensional menggunakan kertas dan pensil.

Tambat menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada BPS semata. Dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Ia berharap adanya sinergi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kunci utama untuk menghasilkan data sensus yang akurat dan berkualitas.

Dengan dukungan semua pihak, Tambat optimistis Sensus Ekonomi 2026 di Lampung Barat dapat berjalan lancar. Ia berharap hasil sensus nantinya mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian daerah secara komprehensif. (*)