Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan tiba di depan kantor DPRD Lampung sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (23/2/2026).

Setelah menyampaikan aspirasi selama kurang lebih 45 menit, aparat kepolisian membuka kawat berduri sehingga massa diperbolehkan masuk ke halaman kantor DPRD Lampung.

Sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Wakil Ketua I Kostiana, serta sejumlah anggota DPRD di antaranya Yanuar Irawan, Ketut Romeo, Syukron Muhtar, Lesty Putri Utami, Budhi Condro Wati, dan Ketut Dewi Nadi.

Turut hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico, Asisten I M. Firsada, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Achmad Saefullah.

Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu, menyampaikan enam tuntutan utama dari Aliansi Lampung Melawan.

"Pertama, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara. Kedua, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi. Ketiga, menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan," kata dia.

Keempat, memprioritaskan serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Kelima, dapat memindahkan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah yang memiliki legalitas resmi dengan jaminan beasiswa.

"Keenam, mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Ini tuntunan kami kepada pemerintah untuk dapat segera di tindaklanjuti," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan segera ditindaklanjuti.

"Kami DPRD sebagai pengawas nanti akan kami sampaikan. Nanti kami akan kawal kebijakan aspirasi teman-teman untuk bisa diimplementasikan," katanya.

Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas akan mengawal berbagai tuntutan tersebut agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

"Seluruh aspirasi kami terima dengan baik. Nanti akan kami sampaikan dan kawal agar bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menjelaskan bahwa pihaknya telah mendorong evaluasi anggaran pendidikan, termasuk upaya menghapus pungutan komite sekolah, khususnya di SMA dan SMK negeri.

Ia juga menyoroti persoalan SMA Siger di Bandar Lampung yang dinilai tidak memiliki legalitas formal. Menurutnya, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan kronologi dan memastikan para siswa tidak menjadi korban.

"Jangan sampai anak-anak yang sudah bersekolah justru dirugikan. Harus ada solusi konkret, termasuk relokasi ke sekolah resmi dan jaminan keberlanjutan pendidikan mereka," kata Yanuar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer yang masih menerima gaji sangat rendah. Bahkan, ia mengungkapkan masih ada guru yang hanya menerima sekitar Rp200 ribu per bulan.

Menurutnya, Komisi V DPRD Lampung akan terus mendorong peningkatan anggaran pendidikan tahun 2026 agar lebih seimbang dengan sektor lain, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

"Jadi memang yang sekolah gratis baru yang negeri karena memang fiskal kita anggaran kita baru bisa mengakomodir SMA dan SMK yang Negeri anggaran pendidikan memang masih dalam pembahasan untuk 2026," kata dia.

Usai menyampaikan aspirasi dan berdialog para mahasiswa membubarkan diri dari halaman kantor DPRD Lampung dengan tertib. (*)